Page 163 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

adil dan lestari perlu mendapat dukungan dan pengakuan dari pe-
merintah.
Panel Elsam (isu kekerasan dan HAM) merekomendasikan pem-
buatan code of conduct penggunaan kekerasan oleh aparatus negara,
penyusunan standar operasional prosedur dalam menghadapi kon-
flik agraria, dan amendemen peraturan perundang-undangan yang
memicu konflik. Perlu memperkuat kewenangan Komnas HAM.
Larangan keterlibatan militer/polisi dalam bisnis kekayaan alam.

Dualisme hukum
Panel tentang isu kemiskinan dan ketahanan pangan menekan-
kan perlunya konsep penguasaan kekayaan alam yang memihak
kaum lemah dalam peraturan. Harus diakhiri dualisme hukum atas
tanah antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen
Kehutanan. Sebagai langkah transisi, perlu lembaga khusus me-
nangani agraria. Upaya-upaya lokal untuk mendapat kepastian
penguasaan kekayaan alam harus dilanjutkan.
Panel isu miskin kota mengajak pemerintah, rakyat miskin dan
swasta duduk bersama menuntaskan masalah pertanahan dan me-
rancang lembaga alternatif yang menjamin masyarakat miskin untuk
mandiri. Membuat kebijakan pertanahan yang lebih adil dengan
mengganti paradigma “ganti rugi” menjadi “ganti untung”. Penggu-
suran yang tidak adil seharusnya tidak lagi dilakukan, tapi perlu
pengaturan bersama dan duduk bersama.
Suara dari panel tentang inisiatif penataan penguasaan meminta
pemerintah menjadi fasilitator dan rakyat melakukan kontrol. Inter-
vensi harus sesuai kebutuhan dasar rakyat agar jawaban baru berda-
sar kondisi yang sebenarnya. Panel Walhi (isu ekonomi politik dan
perubahan lingkungan), merekomendasikan perpanjangan mata
rantai industri berbasis mineral dalam negeri untuk meningkatkan
nilai tambah, merekalkulasi aset mineral, dan mengembangkan energi
alternatif. Membebaskan negara dari ketergantungan kepada pasar
untuk menciptakan kemandirian. Organisasi rakyat dan masyarakat

144