Page 167 - Kembali ke Agraria
P. 167

Usep Setiawan

            paradigma pembangunan yang dianut pun mestilah berjiwa
            eksploitatif yang mendewakan akumulasi modal besar, baik lewat
            investasi asing maupun domestik. Memang pembangunan menjan-
            jikan tetesan ke bawah untuk dinikmati mayoritas rakyat. Namun
            pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa tetesan itu tidaklah
            sampai kepada yang berhak melainkan kembali mengalir ke pundi-
            pundi penguasa ekonomi yang lengket dengan pemegang kuasa
            negara.


            Reforma agraria
                Tidak heran jika model pembangunan yang pro-modal besar
            dianggap hanya menggendutkan perut para “kapitalis’ dan “birok-
            rat” yang menggunakan maupun menyalahgunakan kewenangan
            yang dimilikinya “demi kepentingan pembangunan”. Sementara
            rakyat kecil harus rela menjadi korban pembangunan. Praktik pelang-
            garan HAM pun merajalela.
                Gencarnya elite politik bicara tentang pentingnya pertumbuhan
            ekonomi melalui investasi bermodal besar menjadi pertanda yang
            gamblang bahwa lagu lama masih dilantunkan. Adapun statement
            “ekonomi yang didasarkan pada kekuatan sendiri” tak ubahnya
            isapan jempol karena tiada alternatif paradigma pembangunan yang
            non-kapitalistik serta nihilnya strategi dan program pemandirian
            bangsa dan perlindungan HAM bagi rakyat jelata.
                Di lain sisi, bangsa ini tengah menanti langkah-langkah nyata
            dari pemimpinnya untuk mewujudkan keadilan agraria. Pemikiran
            SBY dalam naskah visi, misi dan program yang bertajuk “Mem-
            bangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera” (Jakarta, 10 Mei
            2004), agenda reforma agraria disebut dua kali. Reforma agraria
            diletakkan sebagai bagian dari agenda dan program ekonomi dan
            kesejahteraan, khususnya terkait kebijakan perbaikan dan penciptaan
            kesempatan kerja (halaman 56), dan revitalisasi pertanian dan pede-
            saan (halaman 69). Tiada uraian lebih lanjut bagaimana itu akan
            dijalankan.


            148
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172