Page 169 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

cayaan sejarah. Bahkan, model ini mestilah ekstraktif dan eksploitatif
terhadap kekayaan alam yang dapat memperparah laju kerusakan
lingkungan hidup kita. Jika kekhawatiran ini terbukti, SBY malah
mengukuhkan ketimpangan dan ketidakadilan sembari meneruskan
tradisi pelanggaran HAM tanpa koreksi yang berarti.
Menuju kemandirian bangsa dan perlindungan hak-hak dasar
rakyat mestilah diletakkan dalam konteks koreksi atas paradigma
dan praktik pembangunan. Ketergantungan kepada investor dalam
memutar roda pembangunan menjadi biang keladi yang harus di-
akhiri. Kita mesti saling meneguhkan bahwa kita tak akan hancur
lebur tanpa investasi asing. Paling esensial, kita harus mengubur
mental budak yang ditanamkan kaum penjajah berabad-abad.
Tanpa perubahan paradigma pembangunan maka kemandirian
dan perlindungan HAM yang dicita-citakan hanyalah ilusi belaka.
Tanpa strategi dan program nyata menuju kemandirian maka keter-
gantungan dan praktik-praktik pelanggaran HAM yang merendah-
kan martabat kemanusiaan akan dirasakan anak bangsa ini secara
berkelanjutan.
Maka, berhentilah menganggap bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya pantas diobral ke haribaan pemodal
besar. Mesti disadari bahwa kekayaan alam kita adalah titipan dari
generasi mendatang. Kalaupun berniat memanfaatkannya, mestilah
dalam kadar seperlunya dengan tingkat kehati-hatian saksama. Kita
mesti merawat kearifan leluhur terhadap keberlanjutan layanan keka-
yaan alam kita sebagai aset bangsa sepanjang masa.
Agar dapat mandiri dan HAM terlindungi, kini justru dibutuhkan
penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan
tanah dan kekayaan alam sehingga lebih adil. Menuju kemandirian,
kita mesti memastikan kekayaan alam benar-benar dikuasai dan digu-
nakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan agraria
inilah fondasi kokoh bagi bangsa yang ingin mandiri dan berniat
memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.***

150