Page 174 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 26 Februari 2005

Hak Asasi Petani, Kenapa Perlu?

ENGAITKAN hak asasi manusia dengan kemandirian bangsa
M(Sinar Harapan, 13/12/2004), makin signifikan jika diletakkan
dalam konteks sosiologis bangsa ini. Elemen masyarakat yang pokok
mendapat perhatian dalam pengakuan hak asasinya adalah kaum
tani. Selain karena mayoritas, kaum tani merupakan kelompok rentan
pelanggaran HAM.
Kita layak mengingat buah “Konferensi Nasional Pembaruan
Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani”
(17-20 April 2001) di Cibubur Jakarta berikut deklarasi dan resolu-
sinya. Belum lama ini, Komnas HAM melalui semiloka di Cikampek
Purwakarta (9-12 Desember 2004), telah menguatkan kembali buah
konferensi ini.
Naskah Deklarasi Hak-hak Asasi Petani Indonesia hasil Konfe-
rensi Cibubur, telah merinci peta situasi dan kondisi serta argumen-
argumen pokok sebagai dasar pijakan hak asasi petani. Mukadimah
deklarasi ini menyatakan: “… sesuai dengan Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara wajib menga-
kui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan yang layak
bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan, mela-
lui tindakan pembaruan agraria”. Pemerintah dan DPR hendaknya
segera meratifikasi kovenan Ekosob ini yang sejatinya tak boleh lepas
dari Kovenan Sipil-Politik.
Deklarasi hak asasi petani mencakup delapan bagian dan enam

155