Page 177 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintahan yang
dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK),
hendaknya mengubah gagasan dan praktik politik pertanian/agraria
yang pro-pasar bebas menjadi pro-rakyat kecil. Jika liberalisme per-
tanian terus digencarkan maka rasa aman, adil dan kesejahteraan
masyarakat yang tergantung pada tanah dan kekayaan alam mestilah
kian jauh dari kenyataan.
Dalam naskah bertajuk Membangun Indonesia yang Aman, Adil
dan Sejahtera (Jakarta, 10 Mei 2004), di bidang Hak Asasi Manusia
(HAM), SBY-JK menjanjikan “Agenda Program Keadilan Hukum,
HAM dan Demokrasi” termasuk “penghormatan dan pengakuan atas
Hak Asasi Manusia”. Dalam uraiannya, dikatakan bahwa “Peme-
nuhan HAM merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat
hidup sesuai dengan kemanusiaannya”. Lingkup HAM yang dimak-
sud SBY-JK mencakup: “Hak atas kebebasan berpendapat, hak atas
kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agamanya, hak atas
kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan
pekerjaan, dan hak atas hidup yang sehat”.
Agar janji ini dapat terwujud dan mumpung masa pemerintahan
masih seumur jagung, maka SBY-JK hendaknya segera menyiapkan
implementasi reforma agraria menyeluruh, termasuk membentuk ke-
lembagaan penyelesaian konflik agraria.
Secara khusus, pemerintahan perlu mempercepat penyusunan
UU tentang hak asasi petani dan membahasnya melalui konsultasi
publik, terutama kepada serikat-serikat tani. Apa yang hendak dituju
dari penegakkan hak asasi petani? Dimuliakannya kaum penghasil
makanan sekaligus berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan yang
selama ini mendera sebagian besar anak bangsa, inilah yang patut
kita usahakan dengan saksama.***

158