Page 188 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

sarana pendukungnya adalah agenda kedaulatan pangan (food sov-
ereignty). Kedaulatan pangan hendaknya menjadi alternatif paradig-
ma ketahanan pangan (food security) yang selama ini menjadi bagian
dari konsep pembangunan pertanian konvensional. Makna kedau-
latan pangan lebih luas dan dalam ketimbang ketahanan pangan.
Kedaulatan pangan, meminjam La Via Campesina, adalah hak
rakyat yang mencakup: (1) memprioritaskan produksi pertanian lokal
untuk memberi makan rakyat, akses petani dan tunawisma atas tanah,
air, benih, dan kredit melalui dijalankan landreform dan berbagai
program pendukungnya, (2) hak petani untuk memproduksi ma-
kanan dan hak konsumen untuk menentukan apa yang dikonsumsi,
bagaimana diproduksi, dan siapa yang memproduksi, (3) hak sebuah
negara untuk melindungi dirinya dari harga pangan dan pertanian
impor yang murah, (4) harga pertanian terkait dengan biaya produksi,
misalnya, dengan mengenakan pajak atas impor berlebihan yang
murah, (5) rakyat ikut serta dalam penentuan pemilihan kebijakan
pertanian, dan (6) pengakuan atas hak-hak petani perempuan, yang
memegang peran utama dalam produksi pertanian dan pangan
(Bonnie Setiawan, 2003, hal 124-125).
Program revolusi hijau gaya Orde Baru dalam berbagai segi telah
divonis gagal oleh banyak pihak. Revolusi hijau telah gagal men-
jadikan kita sebagai bangsa yang berdaulat pangan—terbukti kita
menjadi salah satu negara pengimpor bahan pangan terbesar di
dunia, sekaligus turut mendemoralisasi kaum tani kita. Model pem-
bangunan pertanian hendaknya direformasi total dengan meletakan
reforma agraria plus kedaulatan pangan di atasnya.
Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hendaknya mencermati kebijakan
berbagai departemen atau lembaga pemerintahan yang terkait
pertanian dan agraria. Mumpung belum terlambat, SBY-JK sebaiknya
segera merealisasikan janji reforma agraria, revitalisasi petanian dan
pedesaan sebagaimana menjadi visi, misi dan program mereka ketika
kampanye Pemilu 2004 lalu.***

169