Page 193 - Kembali ke Agraria
P. 193
Kompas, 26 Mei 2005
Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?
(Catatan atas Artikel Prof. Maria S.W.
Sumardjono)
RTIKEL “Pembangunan Infrastruktur”, Prof Maria S.W.
ASumardjono (Kompas, 29/4/05), telah membangkitkan wacana
seputar kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan. Tanpa
mengurangi hormat atas kepakaran beliau dalam hukum agraria,
saya tergerak menaikkan wacana ke arah paradigma pembangunan
terkait pertanahan.
Prof. Maria menulis, untuk mendukung pembangunan jalan tol
saat ini telah disiapkan perubahan/penyempurnaan Keppres Nomor
55 Tahun 1993 menjadi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ten-
tang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum. Menurutnya, substansi penyempurnaannya diha-
rapkan lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-
pihak terkait. Lebih lanjut beliau mengabarkan bahwa sekarang peme-
rintah telah menyiapkan RUU tentang Perolehan Tanah untuk Ke-
giatan Pembangunan. Jika perpres tadi diterbitkan, seyogianya dipan-
dang untuk memenuhi kebutuhan sementara sambil mengupayakan
terbitnya undang-undang tersebut.
Wacana penyediaan “tanah untuk pembangunan” tampaknya
memang perlu dihangatkan. Di era Soeharto, wacana ini merajai,
bahkan jadi pilihan strategi pemerintah saat itu. Tanah untuk
pembangunan, selama tiga dekade secara dramatis telah menggeser
174
