Page 195 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

secara legal formal. Dalam konteks ini, penyusunan perpres dan RUU
tentang tanah untuk pembangunan patut diduga merupakan aspek
legalisasi dari skenario besar politik pembangunan yang mendewakan
investor asing sekaligus tanda digencarkannya kembali pem-
bangunan yang kapitalistik.
Telah dimaklumi, ekspansi kapitalisme global senantiasa butuh
infrastruktur yang memungkinkan pemilik modal lebih mudah
menyedot sumber daya dan gampang memasarkan berbagai produk-
nya. Dengan infrastruktur yang mantap, maka penyedotan sumber
daya kian kuat dan pemasaran produk mereka makin deras memban-
jiri negeri-negeri konsumennya.
Pembangunan infrastruktur biasanya dibiayai utang luar negeri.
Berbagai syarat mestilah dibingkai dalam pagar kepentingan pemberi
utang. Setelah infrastruktur tersedia, para pemilik modal akan ber-
bondong-bondong datang untuk menancapkan modalnya dan mera-
suki industri yang bergerak di berbagai lini, semisal, industri manufak-
tur, substitusi impor, barang konsumsi, perakitan mobil, motor, mesin-
mesin, alat listrik, elektronik, perminyakan, pertambangan, kehu-
tanan, perkebunan, pariwisata, perbankan, dan sebangsanya.
Tujuan manis yang kerap disodorkan dari semua proyek
pembangunan di atas ialah guna menyerap tenaga kerja, memangkas
pengangguran, mengurangi kemiskinan, sekaligus membantu
tumbuhnya ekonomi Indonesia. Timbul kesan, tiada yang keliru
dengan itu semua. Namun, investasi lazimnya mencerabut sejumlah
hak tanah rakyat melalui mekanisme pasar maupun campur-tangan
pemerintah. Diprediksi, merangseknya kapital ke negeri ini akan kian
mendorong pemusatan penguasaan tanah dan menjadikan rakyat
banyak makin kehilangan aksesnya atas tanah. Kebijakan menuju
komoditisasi tanah terus bergulir melalui Proyek Administrasi Perta-
nahan (land administration project/LAP) yang didanai utang Bank
Dunia. LAP menjadi instrumen modal internasional untuk menguasai
Tanah Air kita secara harfiah. Kemudahan mendapat sertifikat tanah
serta iming-iming kredit bank menjadi siasat pemodal untuk mengu-

176