Page 200 - Kembali ke Agraria
P. 200
Kembali ke Agraria
Kombinasi kapitalisme dengan otoritarianisme di lapangan
agraria ini dipastikan memproduksi konflik agraria yang makin berat
dan keras di lapangan. Dan kita tahu, konflik agraria terdahulu belum
terselesaikan. Perpres ini diprediksi melipatgandakan intensitas kon-
flik agraria di berbagai tempat yang potensial melanggar HAM.
Perdebatan lain yang menyeruak bersama lahirnya Perpres ini adalah
pemaknaan “pembangunan kepentingan umum”. Kepentingan siapa
yang diperjuangkan Perpres 36/2005? Kita layak trauma dengan “ke-
pentingan umum” ala Orba, yakni kepentingan pemerintah dan/
atau investasi.
Sekadar contoh, pembuatan jalan tol yang dibutuhkan untuk
peningkatan efisiensi mobilitas. Siapa yang menerima keuntungan
paling besar dari dibangunnya jalan tol? Tentu saja perusahaan yang
mengelola jalan tersebut dan pemodal yang memperdagangkan
produk industri mereka sambil mengangkut kekayaan beragam sum-
berdaya kita. Bagaimana pun, penyediaan infrastruktur yang kemu-
dian dijadikan sarana untuk masuknya investasi dan kepentingan
industrialisasi hendaknya tidak mengesampingkan, apalagi meram-
pas kepentingan dan hak rakyat. Kaum tani di pedesaan, kaum mis-
kin kota, masyarakat adat di pedalaman, dan kelompok rentan yang
marginal lainnya harus dijamin keamanan dan keselamatannya dari
ancaman penggusuran berdalih Perpres 36/2005 ini.
Prioritas dan keberpihakan pembangunan infrastruktur yang
adil dan proporsional-lah yang kita idamkan. Mendahulukan infra-
struktur bagi mereka yang serba berkecukupan—apalagi pihak asing—
bukanlah kebijakan tepat dan pantas ketika mayoritas rakyat masih
terjerat kemiskinan. Yang perlu diperjuangkan ialah terbitnya kebi-
jakan pembangunan yang memihak dan memakmurkan rakyat. Hasil
pembangunan dipersembahkan bagi rakyat jelata. Penyediaan infra-
struktur yang paling dibutuhkan mayoritas rakyatlah yang mestinya
diutamakan. Misalnya, kepentingan umum di pedesaan bagi kepen-
tingan petani adalah penyediaan tanah, modal, teknologi, dan sarana
produksi serta pasar pertanian. Bagi kaum miskin kota ialah tempat
181