Page 201 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

tinggal layak dan pekerjaan manusiawi. Bagi kaum buruh adalah
upah wajar dan jaminan sosial yang menyeluruh. Bagi masyarakat
adat di pelosok pedalaman perlu pengakuan kedaulatan atas wilayah
dan hukum adatnya.
Pemerintahan ditantang menyediakan infrastruktur penunjang
produktivitas dan kesejahteraan mayoritas rakyat yang memperkuat
golongan ekonomi lemah dan membela kaum yang paling memer-
lukan pertolongan. Kebijakan pertanahan (agraria) pun akan sangat
ideal jika diabdikan bagi kepentingan mereka, yang nota bene menjadi
pemilih terbanyak dari pasangan persiden dan wakil presiden dalam
pemilu demokratis lalu.
Sekaranglah saatnya Yudhoyono untuk membangun, bukan
menggusur. Realisasi janji Yudhoyono untuk menerbitkan kebijakan
pro-rakyat, seperti reforma agraia, revitalisasi pertanian dan pedesaan
sedang dinanti. Yudhoyono hendaknya jangan tergiur rayuan kaum
berkantong tebal yang doyan menggusur tanah rakyat dengan berlin-
dung di bawah selimut “kepentingan umum”. Sulit menemukan
alasan kuat untuk tetap mempertahankan Perpres yang potensial
menggerogoti kredibilitas pemerintah sekaligus memicu konflik sosial
ini. Kemauan politik dari Yudhoyono untuk sesegera mungkin menca-
butnya adalah pilihan bijak yang tengah kita nanti.
Jika tidak, gugatan hukum melalui uji materi ke Mahkamah
Agung untuk pembatalan Perpres ini kini tengah disiapkan Koalisi
Ornop yang didukung sejumlah pakar handal di bidang hukum agra-
ria. Aksi-aksi massa organisasi rakyat pun dipastikan akan berge-
lombang menyertai tuntutan pencabutan Perpres ini. Pilihannya:
cabut segera atau rakyat melawan.***

182