Page 206 - Kembali ke Agraria

Kompas, 14 Juli 2005

Legalisasi Tanah Rakyat

ONTROVERSI Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Ktentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (3 Mei 2005) merangsang kita untuk
mendiskusikan urgensi reforma agraria di Indonesia. Yang diperlu-
kan adalah pengakuan dan perlindungan tanah rakyat. Pengakuan
hak rakyat atas tanah adalah upaya serius pemerintah untuk menga-
kui hak rakyat atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah
serta kekayaan alam lain, yang disebut legalisasi hak rakyat atas
tanah.

Reclaiming dan okupasi

Reclaiming dan okupasi awalnya sporadik dan lokalistik. Seba-
gian mengembalikan tanah rakyat yang sebelumnya dirampas.
Namun, pelaku dan pendukung menganggap bahwa ini pengemba-
lian hak. Lantas, apa hukumnya mengambil kembali harta milik yang
dicuri orang lain?
Yang berhasil akan menggarap dan memanfaatkannya hingga
menjadi sumber penghasilan. Mereka menikmati kesejahteraan karena
terbebas dari kemiskinan. Busung lapar dan kekurangan gizi dianti-
sipasi secara mandiri. Sebagian reclaiming berjalan mulus, tetapi ke-
banyakan harus “bertempur” dengan aparatus negara, bahkan pre-
man. Banyak petani ditangkap dan ditahan. Korban jatuh, bahkan
sejumlah nyawa petani, yang mempertahankan dan memper-

187