Page 203 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

memakai Perpres 36/2005 ini. DPD berencana segera mempertanya-
kannya kepada presiden.

Tutup mata dan telinga
Menarik mencermati respon balik pemerintah terhadap kritik
dan usulan berbagai pihak terhadap perpres ini. Andi Malarangeng,
Jubir Presiden, beberapa kali berusaha meyakinkan publik bahwa
perpres ini tak seburuk yang disangka. Bukannya menjernihkan, kla-
rifikasi Malarangeng malah makin membingungkan publik.
Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian, — yang pengusaha itu
— juga tampil membela perpres, malah disisipi pernyataan sinis bah-
wa penolak perpres pastilah spekulan tanah. Tak ketinggalan Wapres
Jusuf Kalla (JK), yang juga saudagar, pernah berujar yang menolak
Perpres 36/2005 hanyalah segelintir orang. Gubernur DKI Jakarta,
Sutiyoso, bersikukuh akan menjalankan Perpres 36/2005 untuk me-
lancarkan proyek infrastruktur, seperti Banjir Kanal Timur dan jalan
tol yang tertunda. Sikap Sutiyoso menuai kecaman karena dianggap
arogan dan otoriter.
Sofyan Djalil, Menteri Infokom, datang menghentak—setelah
rapat khusus dengan Jusuf Kalla, Menteri PU, Kepala BPN, Menteri
Perumahan Rakyat, dan Gubernur DKI Jakarta—bahwa pemerintah
tidak berencana menunda, merevisi, apalagi mencabut Perpres 36/
2005. Rapat ini “menantang” penolak untuk menguji materi perpres
ke MA. Setelah lama ditunggu, dari Kalimantan Presiden angkat
bicara. Intinya, Presiden menganggap penolakan terhadap Perpres
36/2005 karena kurangnya sosialisasi. Presiden minta menteri dan
pemerintah daerah mensosialisasikan dan menjabarkan lebih lanjut.
Perpres 36/2005 bukan untuk Presiden atau Wakil Presiden, atau
investor, tapi untuk kepentingan umum. Begitu tandas Presiden.

Jalankan atau ralat?

Penulis memprediksi dua kemungkinan, bila tak ditemukan jalan
tengah. Pertama, jika perpres ini dipaksakan dilaksanakan, peme-

184