Page 198 - Kembali ke Agraria

Suara Pembaruan, 15 Juni 2005

Perpres 36/2005:
Membangun atau Menggusur?

ERAGAM sikap bermunculan menyertai terbitnya Peraturan
BPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, 3 Mei 2005.
Kalangan pengusaha dan pemerintah menyambut girang Perpres
yang diasumsikan akan mempermudah pembebasan tanah untuk
kepentingan yang mereka rancang.
Di lain pihak, opini publik bereaksi kritis terhadapnya. Kalangan
Ornop dan organisasi rakyat bahkan bersiap melancarkan serang-
kaian aksi massa penolakan serta gugatan secara hukum. Kalangan
DPR, khususnya Komisi II yang membidangi pertanahan secara alot
mengkritisi Perpres ini. Sebagian fraksi tegas menolak, yang lainnya
dapat memahami, lantas komprominya adalah meminta penundaan
dan revisi. Melalui rekomendasi sebuah seminar nasional di Unhas
Makassar, Komnas HAM pun sudah meminta pencabutan Perpres
ini.
Sulit menampik bahwa ke-21 objek kepentingan umum yang
diatur Perpres ini ialah kebutuhan publik. Namun, agenda tersem-
bunyi di balik Perpres ini sudah gamblang membawa kepentingan
pembangunan pro-modal besar yang berwatak eksploitatif sekaligus
represif. Hal ini potensial memperbanyak konflik karena maraknya
penggusuran tanah rakyat dengan dalih “pembangunan kepentingan
umum”. Perpres 36/2005 ini memberi kewenangan kepada Presiden

179