Page 208 - Kembali ke Agraria
P. 208
Kembali ke Agraria
galisasi tidak boleh diperjualbelikan. Organisasi tani harus menyiap-
kan perangkat untuk menghindari komersialisasi tanah setelah
legalisasi. Kelima, diperlukan data obyek dan subyek penerima man-
faat. Riwayat, posisi, dan luas tanah yang akan dilegalisasi harus
tepat. Siapa penerima manfaatnya pun harus akurat.
Berbagi peran
Perlu organisasi tani yang kuat dan mandiri, bercita-cita luhur-
jelas, punya program nyata-terukur, ditopang kader terdidik-militan,
bermassa sadar-luas. Organisasi tani yang sudah menduduki tanah
(bekas) perkebunan harus berperan aktif.
Ornop dan akademisi layak menjadi mediator aktif dalam
legalisasi. Pemerintah berperan sentral dalam legalisasi. Pejabat dan
aparat pemerintah perlu memahami problem nyata agraria, pro-
reforma agraria untuk rakyat, terbuka dan dekat dengan rakyat.
Pejabat dan aparat pemerintah terkait hendaknya berperan sebagai
pelayan rakyat, bukan penguasa yang hobinya dilayani.
Mengenai format dan detail teknis legalisasi adalah urusan
setelah komitmen politiknya tersedia. Komitmen melegalisasi tanah
rakyat bermakna pemenuhan langsung harapan rakyat yang de facto
menguasai “tanah negara” tetapi belum memperoleh pengakuan.
Legalisasi dijalankan sambil menyiapkan berbagai prasyarat reforma
agraria menyeluruh.***
189
