Page 209 - Kembali ke Agraria

Pikiran Rakyat, 20 Juli 2005

Problem Paradigmatis Perpres 36/2005

RTIKEL Prof. Budiman Rusli bertajuk “Peraturan Presiden
ANomor 36/2005 Menggusur Rakyat?” (Pikiran Rakyat, 16/7/
05) menarik dicermati. Argumen akademis nan jernih Prof. Budiman
seputar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terasa lancar
dikunyah nalar.
Di hujung karyanya, Prof. Budiman menyimpulkan, “Tampak-
nya Perpres 36/2005 jika diberlakukan dengan proses yang baik,
melalui sosialisasi yang cukup dan pendekatan yang dilakukan ada-
lah pendekatan manusiawi bukan pendekatan kekerasan, serta ada
jaminan ganti rugi yang mengedepankan rasa keadilan, maka masih
ada peluang Perpres 36/2005 ini bukan sebagai kebijakan menggusur
rakyat kecil”.
Pembaca dapat berkesan bahwa jika perpres ini dijalankan dengan
baik, tidak akan ada penggusuran tanah rakyat. Kesan ini menekankan
aspek “implementasi” ketimbang “substansi” dan “konteks” kebijakan
tersebut. Dari buah pikiran Prof. Budiman, saya bertanya. Pertama,
seberapa besar peluang tidak terjadinya penggusuran akibat
implementasi Perpres 36/2005? Kedua, sejauh mana paradigma politik
agraria sebagai konteks lahirnya perpres ini dipertimbangkan?

Peluang menggusur

Sampai saat ini, pemerintah tetap bertekad untuk menjalankan

190