Page 213 - Kembali ke Agraria
P. 213
Usep Setiawan
komendasikan penundaan pelaksanaan dan revisi Perpres 36/2005
dalam dua bulan, terhitung sejak 7 Juni 2005. Rekomendasi DPR di
antaranya berintikan kesimpulan, Perpres 36/2005 bersifat diskri-
minatif, memberi peluang kesewenang-wenangan, mengabaikan hak
asasi, membuka ruang kolusi, dan represif.
Lantas sikap tegas apa yang pantas diambil terhadap Perpres
36/2005? Hemat penulis, Perpres 36/2005 seyogianya dicabut. Untuk
sementara bisa kembali ke Keppres 55/1993, sembari menyiapkan
RUU khusus untuk itu. Yang penting, segera susun berbagai regulasi
untuk memayungi implementasi pembaruan (reforma) agraria. Sikap
dan agenda ini bentuk penghargaan atas kecemasan publik sekaligus
penangkal konflik sosial akibat sengketa tanah.
Kiranya lebih bermanfaat membangun komitmen bersama untuk
melaksanakan reforma agraria demi kemakmuran segenap rakyat,
ketimbang mendiamkan atau membenarkan penggusuran tanah
rakyat berdalih “pembangunan untuk kepentingan umum”. Wallahu
a’lam.***
194
