Page 212 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

lai Rp 202,5 triliun kepada investor—pernyataan bersama Koalisi
Ornop (9/5/2005).
Di balik semua itu, paradigma politik agraria yang menjadi roh
Perpres 36/2005 adalah “tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
golongan ekonomi kuat”. Paradigma ini mensyaratkan komoditas
tanah, pasar tanah, dan investasi modal besar di lapangan agraria.
Pembangunan infrastruktur menjadi pembuka jalan bagi masuknya
investasi yang lebih luas. Paradigma ini bersaing dengan ajaran “ta-
nah untuk rakyat” yang dicapai melalui reformasi agraria sebagai
jawaban kuncinya. Mengikuti rumusan Forum Kajian dan Gerakan
Reforma Agraria (Oktober, 2004), reforma agraria diletakkan sebagai
dasar dari visi, misi, dan program pemerintahan. Reforma agraria
sebagai basis dari revitalisasi pertanian dan pedesaan sekaligus lan-
dasan pembangunan nasional.
Pengertian reforma agraria adalah penataan ulang atau restruk-
turisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber
agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan
rakyat kecil pada umumnya. Inti dari reforma agraria adalah land-
reform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan
tanah. Meskipun demikian, landreform perlu didukung oleh program
penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan,
pemasaran, dan sebagainya. Jadi reformasi agraria adalah landreform
plus yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, peningkatan pro-
duktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Paradigma popu-
listik reforma agraria inilah yang terancam oleh paradigma kapi-
talistik yang menjadi urat nadi Perpres 36/2005 ini.
Problem paradigmatik perlu dibenturkan pada dinamika sosial-
politik yang melingkupinya. Perpres 36/2005 kini dihadapkan pada
gelombang besar penolakan dari berbagai penjuru mata angin. Bukan
hanya dari kalangan organisasi non-pemerintahan atau LSM, namun
petani, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa, akademisi, seniman
budayawan, politikus, parlemen, Komnas HAM, agamawan dalam
berbagai bentuk dan media. Sebagaimana diberitakan, DPR mere-

193