Page 191 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dan perairan (20).
Perpres ini jelas akan membawa implikasi luas di tengah
masyarakat, meliputi berbagai segi kehidupan, baik sosial, ekonomi,
politik, hukum, maupun keamanan. Setidaknya ada enam potensi
implikasi pokok. Pertama, akan makin maraknya konflik agraria/
sengketa tanah di kota, desa bahkan pedalaman. Konflik ini akan
diwarnai makin tingginya represivitas yang dipertunjukkan aparat
sehingga pelanggaran hak sipil-politik rakyat kian rawan terjadi.
Kedua, akan menguatkan komoditisasi tanah untuk kepentingan
investasi, tanah diperlakukan sebagai dagangan objek spekulasi
dengan difasilitasinya agenda-agenda industrialisasi yang kapita-
listik. Ketiga, akan semakin berkurangnya akses rakyat terhadap
penguasaaan dan pemilikan tanah sehingga pelanggaran HAM segi
ekonomi, sosial dan budaya jadi makin gencar. Keempat, akan men-
dorong percepatan pelepasan hak atas tanah dari rakyat yang memicu
konsentrasi penguasaan tanah di kaum elite politik, ekonomi, bahkan
militer. Kelima, akan melipatgandakan alih fungsi lahan produktif
pertanian yang mengancam keamanan dan kedaulatan pangan.
Keenam, akan memicu penggenjotan eksploitasi kekayaan alam yang
memperparah laju kerusakan lingkungan hidup.
Perpres ini jelas harus ditolak. Pakar/akademisi pro-rakyat,
mahasiswa dan aktivis pro-reforma agraria, aktivis serikat tani, nela-
yan, masyarakat adat dan kaum miskin kota, wakil rakyat dan aparat
negara yang jujur dan amanah, jurnalis sejati, serta publik mesti
bersatu membendung penggusuran dengan dalih pembangunan
untuk kepentingan umum.
Organisasi rakyat yang terdidik, militan dan bermassa luas hen-
daknya maju di garda depan menentang perampasan tanah rakyat
lewat Perpres 36/2005. Desakan massa akan efektif didengar pengu-
asa yang mabuk kekuasaan, sehingga otoritarianisme agraria dapat
ditangkal. Secara legal, dengan sokongan kuat dari elemen publik
yang peduli, layak diajukan permohonan judicial review atau kaji
ulang atas substansi dan potensi implikatif dari Perpres ini kepada

172