Page 190 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

untuk kepentingan umum (Pasal 5), yakni: (a) Jalan umum, jalan tol,
rel kereta api, saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan
air dan sanitasi, (b) waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan ba-
ngunan pengairan lainnya, (c) rumah sakit umum dan pusat kese-
hatan masyarakat, (d) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api
dan terminal, (e) peribadatan, (f) pendidikan atau sekolah, (g) pasar
umum.
Selain itu; (h) fasilitas pemakaman umum, (i) fasilitas kesela-
matan umum, (j) pos dan telekomunikasi, (k) sarana olah raga, (l)
stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya, (m) kan-
tor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, PBB,
dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan PBB.
Juga mencakup; (n) fasilitas TNI dan POLRI sesuai tugas pokok dan
fungsinya, (o) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, (p) ru-
mah susun sederhana, (q) tempat pembuangan sampah, (r) cagar
alam dan cagar budaya, (s) pertamanan, (t) panti sosial, dan (u) pem-
bangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Penulis mencatat ada delapan jenis yang paling kerap menuai
konflik; (a), (b), (d), (m), (n), (q), (r), dan (u). Sekedar contoh; kasus
proyek jalan tembus Gunung Leuser Ladia Galaska di Aceh, waduk
Jatigede di Sumedang Jabar, perluasan Bandara Hasanuddin di
Sulsel. Lantas, banyak pembangunan kantor pemerintah bermasalah
di daerah, penyerobotan tanah rakyat untuk latihan perang maupun
sarana militer lain, TPA sampah Bojong di Bogor, taman nasional
Moronene di Sultra, dan kasus SUTET transmisi listrik di banyak
tempat.

Jelas harus ditolak
Data-base KPA merekam 1.753 kasus konflik agraria sepanjang
Orba. Secara akumulatif konflik paling kerap terjadi pada proyek
“pembangunan untuk kepentingan umum”, yakni 431 kasus (24,6%),
dengan rincian: sarana umum atau fasilitas kota (243), bendungan
atau pengairan (77), sarana militer (47), konservasi atau lindung (44),

171