Page 230 - Kembali ke Agraria

Kompas, 26 September 2005

Kado Pahit di Hari Tani

ENTROK petani dengan polisi yang terjadi di lokasi bakal
Bbandara di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB (Kompas, 19/9),
menjadi kado pahit menjelang Hari Tani Nasional, 24 September 2005.
Tragedi Tanak Awu sekaligus isyarat represifnya Peraturan Presiden
(Perpres) No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
Berbagai indikasi membuat kita ragu pada kebaikan hati peme-
rintah kepada kaum tani. Selain tak jelasnya strategi revitalisasi perta-
nian dan tetap bercokolnya politik agraria yang kapitalistik, tahun
2005 dihebohkan Perpres No 36/2005. Perpres No 36/2005 menuai
banyak kritik. Setelah organisasi nonpemerintah, petani, kaum miskin
kota, pemuda, mahasiswa, akademisi, seniman, budayawan, politisi,
Komnas HAM, dan parlemen (DPR), belakangan suara kritis muncul
dari agamawan.
Hasil Munas Ke-7 MUI merekomendasikan revisi perpres ini.
Dari perspektif fatwa tentang tanah, jelas pandangan agama dan
berdasarkan agama, Perpres No 36/2005 perlu ditinjau, direvisi, tidak
boleh mengabaikan kepentingan rakyat (Kompas, 30/7/05). Forum
Silaturrahmi Pesantren dan Petani (10/7) merekomendasikan pem-
batalan Perpres No 36/2005.
Forum di Ponpes Sunan Pandanaran Yogyakarta yang diikuti
150 kiai dari Jawa dan Luar Jawa memutuskan, pencabutan hak atas
tanah, sebagaimana diatur Perpres No 36/2005 itu tidak sah, karena

211