Page 234 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

ralisme hukum di bidang agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.
Selama ini sektoralisme hukum tersebut yang diperkokoh dengan
politik otoritarian telah menghasilkan sejumlah tindak kekerasan dan
praktik dominasi penguasaan dan eksploitasi terhadap sumber daya
alam yang meminggirkan posisi dan hak-hak rakyat.
Kedua, persoalan penurunan kualitas lingkungan dan kehidupan
masyarakat akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkendali
harus mendapat perhatian serius. Kerusakan lingkungan telah men-
ciptakan kemiskinan karena hilangnya sumber penghidupan
masyarakat yang tergantung pada tanah dan kekayaan alam. Keru-
sakan lingkungan juga memicu maraknya bencana alam yang banyak
menimbulkan korban harta maupun jiwa. Ketiga, soal ketimpangan
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya
alam lainnya. Selama ini izin dan hak untuk eksploitasi hutan, barang
tambang, perkebunan besar, pertambakan raksasa, perumahan, fasi-
litas wisata dan hiburan, termasuk lapangan golf telah menciptakan
munculnya tuan-tuan tanah baru. Di sisi lain, hingga saat ini rata-
rata penguasaan tanah oleh petani tidak lebih dari 0,8 hektare per
rumah tangga petani.
Keempat, soal sengketa tanah dan konflik agraria. Baik akibat
proses penggusuran yang dilakukan dengan kompensasi amat ren-
dah, maupun akibat munculnya dampak lingkungan yang menyeng-
sarakan masyarakat setempat setelah eksploitasi berlangsung. Sejak
1970 hingga 2001, berdasarkan data-base KPA, ada 1.753 kasus
sengketa tanah struktural. Kasus kekerasan yang dilakukan aparat
terhadap petani di Lombok Tengah NTB tanggal 18 September lalu
jadi contoh terbaru.
Inilah soal-soal mendasar yang memerlukan arahan politik peme-
rintah sekarang untuk menyelesaikannya. Kita mengidamkan
pemerintah yang mewujudkan reforma agraria.

Hambatan
Inti reforma agraria ialah landreform dalam pengertian redistribusi

215