Page 239 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dan menggali fakta sesungguhnya di lapangan.
Kelima, mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan
kebijakan pertanahan. Reforma agraria memerlukan aspek legal dan
konstitusional. Implementasi reform akan lebih kokoh jika dilandasi
dan dipayungi politik, hukum dan kebijakan agraria yang kondusif.
Meninjau ulang peraturan agraria perlu disegerakan. Substansi dan
format hukum agraria baru ditata agar lebih menjamin keadilan sosial,
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Makmur bersama
Jika agenda di atas dipraktikkan maka jalan menuju tata agraria
baru terbuka untuk melepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan
sehingga mampu bertumpu di atas kaki sendiri. Sekalipun BBM dan
harga-harga membumbung, jika pendapatan dan kemampuan ekono-
mi rakyat meningkat maka anak bangsa tak akan terlalu menjerit. Di
tengah krisis energi dan kemiskinan yang menggenapi krisis multi-
dimensi, kita perlu bekerja serius memformulasi perwujudan reforma
agraria yang sungguh memihak rakyat di dalam praktik. Kita sepakat,
untuk maju dan makmur bersama perlu usaha bersama dalam me-
nangkal krisis sekaligus menumpas kemiskinan hingga ke akar-akar-
nya.
Sehingga tema Bulan Bhakti Agraria 2005: “Dengan Semangat
Pembaruan Agraria, Kita Pastikan Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
yang Adil bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, tidak menjadi slo-
gan di awang-awang.***

220