Page 241 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

negara-negara berkembang ternyata tetap mempertahankan subsidi
besar-besaran kepada para petani mereka.
Bahkan, dengan cara-cara tertentu negara-negara maju menutup
pasar mereka dari produk pertanian negara berkembang lewat berba-
gai macam hambatan non-tarif dan perangkat UU, semisal Farm Bill
di AS dan Common Agriculture di Uni Eropa.

Kepentingan Indonesia
Ada beberapa isu pokok yang mencerminkan kepentingan utama
rakyat Indonesia di bidang pertanian yaitu: perlindungan terhadap
lahan pertanian, akses air dan pengamanan dari barang-barang perta-
nian impor, menciptakan kedaulatan pangan, penghapusan kemis-
kinan dan pembangunan kawasan pedesaan yang berkelanjutan,
upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani.
Melihat kepentingan utama petani di atas, sangat mustahil WTO
menjadi jalan keluar. Sebab, sepuluh tahun setelah negara kita berga-
bung menjadi anggota WTO, kebijakan-kebijakan liberalisasi perda-
gangan di sektor pertanian justru lebih banyak merugikan kepen-
tingan utama sektor pertanian kita. Misalnya liberalisasi pasar beras,
kedelai dan jagung yang menyebabkan petani kita mengalami keru-
gian pada setiap musim panen.
Contoh nyata lainnya ialah liberalisasi air. Beberapa dekade lalu,
isu air sebagai komoditas terasa tak masuk akal dibahas dalam fo-
rum internasional. Sebab, hampir semua negara memandang bahwa
akses terhadap air adalah hak asasi manusia. Namun, dalam forum
WTO air telah disahkan sebagai komoditas yang harus diliberalisasi.
Padahal, 70 persen air bersih digunakan sebagai pengairan pertanian
dan hanya 8 persen digunakan sebagai konsumsi rumah tangga
(Greenfield, 2005). Menjadi jelas bahwa raksasa korporasi pertanian
dunialah yang mengambil keuntungan dari kesepakatan WTO ini.
Sampai sekarang, dalam setiap perundingan KTM WTO tidak
pernah diadakan sebuah agenda berupa evaluasi menyeluruh dari
pengalaman negara-negara anggota khususnya negara berkembang

222