Page 235 - Kembali ke Agraria
P. 235

Usep Setiawan

            pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian, program
            redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi
            (kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barang-
            barang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan di dalam
            sistem pemasaran dan perdagangan hasil pertanian, penyuluhan
            pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecah-
            kan masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang
            menunjang.
                Untuk melaksanakan reforma agraria, pimpinan nasional perlu
            memahami hambatan-hambatan yang masih menghadang. Pertama,
            hambatan psikologis/politis karena masih banyak orang yang
            enggan atau takut untuk mempelajari, membahas dan membicarakan
            masalah agraria karena selama pemerintahan masa lalu ditanamkan
            persepsi bahwa membicarakan masalah agraria sama dengan “PKI”.
            Kedua, hambatan di bidang hukum agraria meliputi kelemahan sub-
            stansi hukum yang masih belum dikaji, aparat hukumnya yang perlu
            dibenahi karena pemahaman mengenai reforma agraria masih tidak
            utuh (parsial), dan pelaksanaan hukumnya masih lemah sehingga
            akan menyulitkan pelaksanaan reforma agraria.
                Ketiga, hambatan ilmiah terjadi karena pemahaman semua la-
            pisan masyarakat baik awam, menengah maupun elite, termasuk para
            akademisi di lingkungan perguruan tinggi, mengenai masalah
            agraria masih sangat kurang. Keempat, hambatan historis karena
            kesenjangan pemahaman kesejarahan/historis yang dimiliki masya-
            rakat terutama generasi muda mengenai masalah keagrariaan yang
            disebabkan oleh penghapusan pelajaran-pelajaran mengenai keag-
            rariaan di sekolah, termasuk perguruan tinggi, dan sebagai akibat
            dari hambatan politis-psikologis tadi. Kelima, hambatan peraturan
            perundangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Kaji
            ulang peraturan tak dilakukan komprehensif. Orientasi pem-
            bangunan masih pada pertumbuhan ekonomi dan memihak pasar
            bebas. Sektoralisme departemen dan badan pemerintah, serta jauh
            dari reforma agraria, lemahnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah.


            216
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240