Page 235 - Kembali ke Agraria
P. 235
Usep Setiawan
pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian, program
redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi
(kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barang-
barang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan di dalam
sistem pemasaran dan perdagangan hasil pertanian, penyuluhan
pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecah-
kan masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang
menunjang.
Untuk melaksanakan reforma agraria, pimpinan nasional perlu
memahami hambatan-hambatan yang masih menghadang. Pertama,
hambatan psikologis/politis karena masih banyak orang yang
enggan atau takut untuk mempelajari, membahas dan membicarakan
masalah agraria karena selama pemerintahan masa lalu ditanamkan
persepsi bahwa membicarakan masalah agraria sama dengan “PKI”.
Kedua, hambatan di bidang hukum agraria meliputi kelemahan sub-
stansi hukum yang masih belum dikaji, aparat hukumnya yang perlu
dibenahi karena pemahaman mengenai reforma agraria masih tidak
utuh (parsial), dan pelaksanaan hukumnya masih lemah sehingga
akan menyulitkan pelaksanaan reforma agraria.
Ketiga, hambatan ilmiah terjadi karena pemahaman semua la-
pisan masyarakat baik awam, menengah maupun elite, termasuk para
akademisi di lingkungan perguruan tinggi, mengenai masalah
agraria masih sangat kurang. Keempat, hambatan historis karena
kesenjangan pemahaman kesejarahan/historis yang dimiliki masya-
rakat terutama generasi muda mengenai masalah keagrariaan yang
disebabkan oleh penghapusan pelajaran-pelajaran mengenai keag-
rariaan di sekolah, termasuk perguruan tinggi, dan sebagai akibat
dari hambatan politis-psikologis tadi. Kelima, hambatan peraturan
perundangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Kaji
ulang peraturan tak dilakukan komprehensif. Orientasi pem-
bangunan masih pada pertumbuhan ekonomi dan memihak pasar
bebas. Sektoralisme departemen dan badan pemerintah, serta jauh
dari reforma agraria, lemahnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah.
216