Page 248 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

pedesaan berkat kinerja pertanian yang baik maka pajak pertanian
juga dapat ditingkatkan.
Keempat, memungkinkan terjadinya diferensiasi yang meluas dari
pembagian kerja di pedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pede-
saan itu sendiri. Kelima, tanpa reforma agraria tak akan terjadi inves-
tasi di dalam pertanian oleh petani sendiri. Malah akan terjadi disin-
vestasi karena lama kelamaan petani akan kehilangan tanah dan
kemiskinan pun meluas. Keenam, tanah dapat diproduktifkan petani
dan tak jadi objek spekulasi. Petani tetap memegang kedulatan atas
alat produksinya dan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan
produktif. Reforma agraria akan mengantar sistem ekonomi modern
dan berkelanjutan. Tanpa reforma agraria tak akan tercipta demokrasi
ekonomi dan politik di pedesaan.
Konsepsi ideal di atas masih dihadapkan pada kenyataan pahit.
Di tahun 2005 kita dikejutkan oleh terbitnya Perpres 36/2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perpres ini disimpulkan banyak pihak sebagai cermin dari watak
penguasa yang represif dan otoriter. Perpres ini potensial memper-
parah keadaan dan menyulitkan penemuan muara penyelesaian
konflik agraria. Dalam konflik agraria, kerap terjadi penaklukan dan
penindasan aparat negara terhadap rakyat. Sering bukti-bukti hak
rakyat atas tanah tak diakui. Penetapan ganti rugi sepihak. Manipu-
lasi aspirasi rakyat agar “rela” menyerahkan tanahnya. Jika rakyat
protes dituduh pembangkang atau anti pembangunan. Rakyat kerap
menerima intimidasi, teror, dan kekerasan fisik.
Akar dari konflik agraria yang menampilkan wajah ketidakadilan
merupakan ekspresi politik agraria yang otoriter sebagai benteng dari
politik agraria yang kapitalistik. Politik agraria gaya Orba ini masih
kuat diterapkan dalam rangka mengamankan “pembangunan”. Pun-
cak dari otoritarianisme adalah penggunaan senjata dan alat keke-
rasan negera (bahkan premanisme) dalam mengusir rakyat dari
tanahnya sehingga korban di pihak rakyat berjatuhan.
Menuntaskan ketimpangan dan konflik agraria melalui reforma

229