Page 288 - Kembali ke Agraria
P. 288

Kembali ke Agraria

                   Kenyataannya, teori itu tak terbukti. Keuntungan perusahaan
               tersebut tak pernah ditabung dalam bank-bank nasional, melainkan
               ditransfer ke negara asal. Sementara keuntungan pengusaha lewat
               pasar saham dan pasar uang juga demikian. Liberalisasi memudah-
               kan pelarian modal dari dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi selalu
               disertai korban di desa dan kota, di lapangan industri rakyat maupun
               pertanian.
                   Sementara, pembaruan atau reforma agraria bermaksud untuk
               merestrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-
               sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh
               tani, rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah sesuai UUPA 1960.


               Politik investasi
                   Sudah lama perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi
               kekayaan alam di Indonesia, seperti kuasa pertambangan perusahaan
               asing yang mengabaikan semangat konstitusi (Pasal 33). Sebagai
               negara merdeka dan berdaulat, amanat konstitusi itu mesti dijalan-
               kan. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang
               banyak seharusnya dinasionalisasi. Nasionalisasi berarti orientasi
               produksi dan keuntungan dari perusahaan dipergunakan sebagai
               modal nasional untuk melakukan pembangunan nasional yang lebih
               terencana dan berorientasi ke rakyat banyak. Dengan demikian,
               nasionalisasi juga berarti kepemilikannya ada pada negara.
                   Pemerintah mesti membangun politik investasi yang memihak
               rakyat. Politik investasi adalah mengarahkan modal untuk berpro-
               duksi dan membangun kekuatan atas sumber-sumber ekonomi
               nasional baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak
               luar hanya ditujukan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
               Selama ini, politik investasi berupa liberalisasi investasi keuangan
               dan investasi langsung terbukti membawa dampak buruk secara
               nasional.
                   Ke depan, politik investasi, khususnya di lapangan agraria mesti-
               lah mencakup pengaturan yang jelas sektor-sektor investasi langsung


                                                                       269
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293