Page 284 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

ketimbang untuk tanaman pangan. Kalangan yang memperjuangkan
terwujudnya kedaulatan pangan percaya bahwa jalan lapang menu-
ju ke sana adalah dengan menjalankan pembaruan agraria (reforma
agraria) yang sejati.
Kini diperlukan sistem ketahanan pangan yang secara filosofis
harus menghindari ketergantungan terhadap situasi eksternal (pasar
bebas) dan pola kebijakan pangan yang reaktif terhadap persoalan
internal (operasi pasar). Dengan menyadari persoalan agraria yang
bercirikan struktur agraria yang sangat timpang maka kebutuhan
mendesak yang harus secepatnya dilakukan adalah menata kembali
struktur agraria melalui pembaruan (reforma) agraria.

Lebih adil
Kewajiban pemerintah menjalankan pembaruan agraria telah
dipayungi oleh UUPA 1960 (yang belum lama ini disepakati peme-
rintah dan DPR untuk dipertahankan) dan Tap MPR No. IX/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Rencana pemerintah yang akan mendistribusikan lahan seluas 8,15
juta hektare kepada rakyat mulai tahun ini patut disambut baik seka-
ligus dikawal secara intensif oleh masyarakat luas. Media massa
perlu menyoroti dan memberitakan secara intensif dinamika imple-
mentasinya karena agenda ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Setelah penataan struktur agraria tuntas, barulah dimungkinkan
untuk memasuki upaya sistematis lebih lanjut dalam meraih kedau-
latan pangan. Dalam pemikiran, Kaman Nainggolan (2006), keman-
dirian pangan masa depan harus dipenuhi terutama melalui perbai-
kan produktivitas. Ke depan diperlukan revolusi bioteknologi untuk
memperbaiki sifat genetika guna meningkatkan produktivitas.
Indonesia harus mampu mandiri dalam bioteknologi tersebut
sesuai dengan kondisi lokal guna melepas ketergantungan terhadap
benih yang saat ini dimonopoli oleh para pengusaha multinasional
dengan harga mahal. Upaya-upaya tersebut harus disertai dengan
investasi dalam perbaikan irigasi, infrastrukur pedesaan, akses

265