Page 423 - Kembali ke Agraria
P. 423
Suara Pembaruan, 31 Juli 2009
Land Reform: Menata Penguasaan Tanah,
Mencegah Kemiskinan Struktural
NDONESIA memiliki lahan tanah yang begitu luas. Itu sebabnya,
Imasalah tanah bernilai strategis bagi kemakmuran rakyat. Dan
hal itu sudah diamanatkan UUD 1945, bahwa pemerintah harus
mengelola tanah untuk kemaslahatan bagi rakyat secara lebih merata
dan berkeadilan. Dan, pembaruan di bidang agraria pun dicanang-
kan agar tidak semakin bertambah deretan buruh tani sebagai cermin
dari kemelaratan di negeri ini. Bagaimana kenyataannya?
Berikut petikan wawancara SP dengan Ketua Dewan Nasional
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Usep Setiawan di kantornya
di Jakarta, baru-baru ini.
Apa yang telah dilakukan Pemerintahan SBY - JK terkait pembaruan
agraria?
Ada tiga fase yang terjadi dalam pemerintahan SBY - JK terkait
pembaruan agraria. Pertama, SBY - JK menjanjikan akan menjalankan
pembaruan agraria. Sejak 2004, pembaruan agraria masuk dalam
naskah visi dan misi serta program SBY - JK. Mereka secara resmi
bahkan mengkampanyekannya secara lisan terbuka di media massa
bahwa kalau terpilih tahun 2004 pembaruan agraria akan dijalankan.
Kedua, fase merumuskan konsepsi dan kebijakan. Dari peman-
tauan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Presiden pernah
memimpin rapat kabinet khusus tentang pembaruan agraria, pernah
404
