Page 428 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

petani-petani lagi. Sudah korporasi-korporasi di sektor perkebunan,
kehutanan, dan pertambangan. Jadi, hukum dan undang-undang
dibuat compatible dengan kepentingan investasi di berbagai sektor
agraria.

Kenapa idealisme “landreform” sulit diejawantahkan?
Penyebab intinya, pertama, pemegang pucuk pimpinan di peme-
rintahan atau presiden tidak pernah mempunyai kemauan politik
yang sungguh-sungguh untuk menjalankan pembaruan agraria.
Kemauan politik dari presiden adalah kunci pertama. Kedua, kesa-
daran dan kemauan rakyat. Sekalipun presiden dan pemerintah mem-
punyai komitmen tapi rakyat tak sadar dan tidak terorganisir memper-
juangkan hak-haknya, pembaruan agraria juga tidak bisa berjalan.
Sedangkan kombinasi antara pertama dan kedua inilah yang
akan menjamin pembaruan agraria bisa berjalan sukses. Di level
pemerintahan, kondisi sekarang, sedang menghadapi situasi yang
kompleks. Belum tentu kebijakan presiden bisa operasional di
Senayan (baca: DPR), operasional di tingkat provinsi, di tingkat kabu-
paten/kota bahkan di tingkat desa. Demokrasi kita, menurut penga-
mat, masih menganut demokrasi yang tidak jelas arahnya ke mana.
Begitu juga di DPR. Di satu sisi pembaruan agraria belum men-
dapat dukungan dari parlemen, seperti UU Khusus Pembaruan Agra-
ria, di sisi budgeting, DPR harus menyusun APBN yang pro pembaruan
agraria. DPR harus mengontrol presiden supaya pemerintah menja-
lankan pembaruan agraria yang sejati.***

(Sumber: Wawancara Usep Setiawan dalam Rubrik Tamu,
ditulis oleh Pandapotan Simorangkir dan R.G. Windrarto,
keduanya wartawan Suara Pembaruan)

409