Page 431 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah pentingnya
menjalankan reforma agraria sebagai jalan keluar untuk mengatasi
persoalan struktural yang dihadapi oleh petani.

Melunasi utang
Ada beberapa penyebab utama mengapa PPAN tak segera ter-
laksana. Pertama, program ini disandarkan pada BPN, sebuah
lembaga pemerintah nondepartemen yang kurang kuat untuk men-
jalankan agenda besar ini. Kedua, telah terjadi ego sektoral antar-
departemen yang mengelola sumber daya alam sehingga hambatan
birokrasi menjadi dominan. Ketiga, belum tersedianya payung hukum
untuk menjalankan program yang lintas sektoral tersebut. Keempat,
lemahnya dukungan organisasi masyarakat sipil akibat proses PPAN
yang cenderung tertutup bagi proses partisipasi dan kritik masyarakat
(KPA, 2009).
Ini menandakan dua hal yang saling berkelindan, yakni tak cukup
kuatnya komitmen Presiden SBY terhadap program yang telah
diucapkannya, dan lemahnya Kabinet Indonesia Bersatu dalam
menerjemahkan agenda reforma agraria ke dalam langkah aksi dan
implementasi di masing-masing sektor/bidang.
Khusus terkait peran para menteri di kabinet sebagai pembantu
presiden, tentu saja perlu dipilih orang-orang yang satu garis komit-
men, pemikiran dan praktik dengan presiden untuk menjalankan
reforma agraria. Ketidakpahaman atau ketidakmauan satu atau
sejumlah menteri untuk merealisasikan reforma agraria hendaknya
tak terjadi lagi pada kabinet baru yang dibentuk SBY untuk lima
tahun ke depan.
Beberapa langkah utama mestinya dilakukan. Presiden SBY me-
mimpin langsung program ini dan segera mengeluarkan UU atau PP
pelaksanaan pembaruan agraria yang dijanjikan. Presiden juga mem-
bentuk lembaga ad hoc pelaksana pembaruan agraria. Komposisi kabi-
net yang mengelola sumber kekayaan alam, pertanian, kehutanan,
kelautan, perkebunan dan pertanahan harus satu visi dalam membe-

412