Page 433 - Kembali ke Agraria
P. 433
Kompas, 23 November 2009
Masalah Pertanian Kita
ERBEDA dengan para menteri pertanian sebelumnya yang ingin
Bmenggenjot produktivitas pertanian, mentan yang baru memulai
visinya dengan urgensi pelaksanaan reforma agraria. Menyempitnya
luas lahan pertanian seiring penyempitan penguasaan petani atas
lahan pertanian menegaskan gejala “konversi” lahan pertanian ke
non-pertanian berbanding lurus dengan “ploretarisasi” petani.
Tampaknya, inilah yang mendorong Suswono, Mentan baru,
mengajukan agenda mendasar dan penting diapresiasi. Mentan ber-
janji menjalankan reforma agraria melalui koordinasi dengan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) (Kompas, 23/10/2009).
Selama ini, reforma agraria “dititipkan” Presiden Yudhoyono
ke BPN melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Salah
satu tugas dan fungsi BPN ialah menjalankan reforma agraria yang
setelah lebih dari tiga tahun berjalan terseok-seok. Penyebabnya, ko-
mitmen dan dukungan lembaga pemerintah yang lain yang terkait
urusan agraria, termasuk Departemen Pertanian, terbilang minim.
Agenda lanjutan
Menyusul sinyal dari Mentan, ada sejumlah agenda penting lan-
jutan. Pertama, identifikasi subyek calon penerima manfaat program
reforma agraria. Di sektor pertanian, petani miskin, tak bertanah, yang
lahannya sempit, buruh tani, nelayan tradisional, dan masyarakat
adat/lokal harus diprioritaskan. Kedua, identifikasi tanah yang layak
414
