Page 427 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

terbuka. Apalagi bila dikaitkan adanya UU Penanaman Modal. Ini
memang menunjukkan sejak politik investasi era Soeharto berkuasa
hingga SBY - JK berkuasa, dengan memperbarui UU Penanaman Mo-
dal, benang merahnya masih tetap sama. Politik investasi rumah
terbuka itu menjadikan investasi asing begitu mudah masuk ke rumah
kita, begitu mudah menguasai tanah air kita, dan begitu mudah meng-
hisap kekayaan alam kita untuk kepentingan investasi mereka.
Dan, hasil yang kita dapatkan kemiskinan rakyat di sekitar sum-
ber daya yang melimpah itu atau melarat di tengah kelimpahan itu.
Kalau kekayaan alam kita sudah tersedot ke negara lain, memperkaya
bangsa lain, kemudian kerusakan alam menjadi dampak yang men-
jadi beban anak cucu kita. Jadi politik investasi di lapangan agraria
sudah sedemikian rupa menghancurkan sendi kehidupan bangsa
kita. Dan kalau saya menyebutnya dengan UU Penanaman Modal
yang terakhir, kita memasuki masa neokolonialisme yang sempurna.
Jadi penjajahan bentuk baru yang paripurna.
Perjuangan formal KPA untuk melawan hal itu ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Kita mengajukan uji materi UU Penanaman Modal,
dan pasal yang kita sorot adalah pasal 22 tentang hak atas tanah
yang akhirnya dibatalkan oleh MK. Yang dibatalkan jangka waktu-
nya yakni dari 95 tahun hak guna usaha, menurut MK melanggar
konstitusi pasal 33 ayat (3) dikembalikan ke UUPA No 5 Tahun 1960
yang menentukan bahwa maksimal HGU hanya 35 tahun.

Apa kongkret proletarisasi yang Anda maksud?
Tentang proletarisasi, komentar saya bahwa pemerintah kita
sejak Orde Baru hingga kini tidak mempunyai politik pertanahan
yang memuliakan petani kita. Kalau memuliakan petani di pedesaan
mestinya membereskan akses dan kebutuhan agar bertahan di desa
ketimbang menjadi tenaga di luar negeri atau buruh migran.
Saya kira politik agraria yang memanjakan investasi asing itu
secara tidak langsung menyebabkan proletarisasi terjadi. Karena
yang menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam kita bukan

408