Page 425 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prosesnya, KPA
memang diminta untuk memberikan masukan-masukan substansial
melalui berbagai forum seperti lokakarya dan seminar terbuka. Jadi
secara proses, KPA turut merumuskan naskah awal Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) Pembaruan Agraria.
Kalau isi RPP itu, KPA telah menerbitkan buku mengenai ran-
cangan program pembaruan agraria nasional. Intinya dari RPP itu
kita melihat secara substansi sudah masuk beberapa urusan mendasar
mengenai pembaruan agraria. Khususnya terkait dengan landreform-
nya. Sebab, landreform itu agenda intinya pembaruan agraria.
Misalnya, hal-hal yang terkait dengan identifikasi obyek atau tanah
yang akan dijadikan obyek landreform sudah ada di situ. Kedua, iden-
tifikasi subyek. Siapa yang akan menerima tanah dalam program
landreform itu, juga ada di situ.
Kemudian mekanismenya. Bagaimana tanah itu didistribusikan
ke rakyat, ada di situ. Kemudian kelembagaannya. Bagaimana di
tingkat pusat (nasional), provinsi, kabupaten/kota ada struktur pelak-
sana pembaruan agraria itu, sehingga ada dewan pembaruan agraria
nasional, dewan pembaruan agraria provinsi, dewan pembaruan
agraria tingkat kabupaten/kota. Masing-masing dipimpin oleh pim-
pinan pemerintah setingkatnya. Presiden di tingkat pusat, gubernur
di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota. Di
sampingnya juga ada badan eksekutifnya.

Sebenarnya apa yang akan dituju dalam landreform itu?
Yang hendak dituju sebenarnya menata struktur ketimpangan
dalam penguasaan pemilikan tanah. Oleh karena itu identifikasi
obyek landreform menurut kita adalah tanah-tanah yang selama ini
menjadi sumber dari ketimpangan itu yang seharusnya masuk dalam
obyek. Lalu, siapa subyeknya? Para petani miskin, petani yang tidak
mempunyai tanah sama sekali atau tanahnya sempit, buruh tani atau
petani gurem. Itu adalah subyek prioritas yang seharusnya menda-
patkan tanah.

406