Page 49 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Secara berbeda-beda, di awal masa kemerdekaannya banyak elit
negara paska-kolonial, termasuk presiden Soekarno, benar-benar
dipengaruhi oleh naskah resmi FAO (Food and Agricultural Organi-
zation) Land Reform - Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Eco-
nomic Development yang dikeluarkan pada 1951. Apa yang dilakukan
oleh FAO kemudian beresonansi dengan cara bagaimana negara-
negara paska-kolonial menjadikan Reforma Agraria bagian dari agen-
da bangsanya hingga pada puncaknya tahun 1979 pada World Con-
ference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARD), di mana
Indonesia mengirim delegasi yang sangat besar (Wiradi 1999). Konfe-
rensi dunia yang menghasilkan Peasant Charter (Piagam Petani) itu
sayangnya menjadi “upacara kematian” Reforma Agraria, yang dige-
rus oleh model-model Pembangunan Pedesaan (termasuk pertanian)
yang baru, seperti revolusi hijau, agroindustri/agribisnis, produksi
komoditi untuk ekspor, dan lainnya. Secara gamblang, setelah meng-
evaluasi praktek pembangunan pertanian di 26 (dua puluh enam)
negara, John Powelson and Richard Stock (1987) menyimpulkan
bahwa petani telah dikhianati oleh banyak elit negara-negara paska
kolonial. Dalam buku yang berjudul The Peasant Betrayed: Agriculture
and Land Reform in the Third World itu, kedua peneliti itu sampai pada
kesimpulan yang kelam bahwa setelah landreform dijalankan, pro-
gram-program selanjutnya yang dijalankan rezim/pemerintahan baik
yang Kiri maupun Kanan, “telah dan terus menyengsarakan petani
daripada menolong mereka”. Lebih penting lagi, setelah kedua pene-
liti ini menggolongkan dua jenis landreform berdasar (a) kekuatan
pemerintahan yang budiman, dan (b) kekuatan petani, mereka mene-
gaskan, bahwa hanya pada kondisi di mana petani bersandar pada
kekuatan diri sendiri lah mereka dapat melanjutkan menikmati hasil-
hasil land reform yang dijalankan.
Ini adalah cerita mengenai bagaimana pemerintahan negara-
negara paska-kolonial mengkhianati petani di banyak negara “Dunia
Ketiga” seiring dengan dianutnya modernisasi dan developmentalis-
me sebagai teori, strategi dan kerangka dasar kebijakan dan praktek

30