Page 45 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

politik, dan sengketa agraria itu sebagai konsekuensi dari bekerjanya
kapitalisme. Dadang Juliantara dalam Jurnal Suara Pembaruan Agraria
No. 3 Tahun 1997, pernah menulis, “Agraria adalah Akibat, Kapitalis-
me adalah Sebab!” Ya, disini saya perlu mengeksplisitkan perlunya
mengedepankan kembali cara kita memahami kapitalisme. Kita tidak
bisa menghindar darinya, seperti diingatkan oleh Fernand Braudel,
Sejarawan Perancis pemimpin dari Aliran Annales (Annales School)
dalam ilmu sejarah. Ia menulis kalimat yang penting dalam salah
th
th
satu karya klasiknya Civilization and Capitalism 15 –18 Century Vo-
lume II: the Wheels of Commerce: “Manakala kapitalisme diusir keluar
dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Ia melanjutkan,
“(S)uka atau tidak, … terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi yang
tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini, dan tidak
bisa tidak” (Braudel 1979:231).
Diperlukan suatu kerja keras terus menerus untuk memahami
apa itu kapitalisme, bagaimana kapitalisme berkembang secara ber-
beda-beda di satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan bagaimana
perkembangan kapitalisme itu menghancurkan hubungan kepemili-
kan dan cara produksi yang terdahulu, dan pada saat yang sama
membentuk yang baru. Selain sebagai suatu cara berpoduksi yang
khusus, kapitalisme juga begitu besar dan kuat pengaruhnya pada
apa yang dalam ilmu sosial disebut proses pembentukan (state forma-
tion). Dengan begitu, saya mengajak pembaca menempatkan pang-
gung-panggung pembentukan kebijakan agraria yang saya uraian
di bagian-bagian sebelumnya itu, dalam rentang yang lebih panjang,
dan konteks yang lebih luas, yakni perkembangan kapitalisme dan
pembentukan negara.
Para pelajar sejarah agraria Indonesia, lebih-lebih mereka yang
mempelajari sejarah agraria Eropa, Amerika, Amerika Latin hingga
Afrika, akan banyak menemukan contoh-contoh di mana pemberla-
kukan hukum agraria baru, termasuk di dalamnya yang disebut seba-
gai hukum kehutanan atau pertambangan merupakan suatu cara
agar perusahaan-perusahaan kapitalis dapat memperoleh hak pe-

26