Page 43 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

mempromosikan sistem pasar kapitalisme sebagai instrumen untuk
rakyat keluar dari kemiskinan.
Pemikiran de Soto ini ikut mendasari cara kerja program perta-
14
nahan pemerintah selama lima tahun belakangan ini. Berbeda
dengan Joyo Winoto yang memakai pemikiran de Soto sebagai dasar
untuk menunjukkan pentingnya legalisasi aset tanah rakyat, sejumlah
15
16
pemikir di dalam KPA, termasuk Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi ,
menempatkan de Soto adalah bagian dari jaringan intelektual neoli-
beral yang memuja-muja keutamaan dari private property rights, sistem
hukum positif dan mekanisme pasar kapitalis. Kritik mereka berangkat
bahwa integrasi aset tanah ke dalam sistem pasar yang dihidupkan
melalui pendaftaran tanah merupakan bagian dari strategi pem-
bangunan neoliberal dalam menciptakan kondisi berikutnya bagi
bekerjanya sistem kapitalisme. 17

14 Kepala BPN, Joyo Winoto pernah menyambut gagasan de Soto dengan
ramah dan mengkombinasinya dengan “reformasi akses ala Amartya Sen” dalam majalah
Tempo Edisi 10 September 2006 yang melansir suatu publikasi khusus tentang
“Hernando De Soto: Gagasan Kontroversial dari Dunia Ketiga” dalam enam halaman
(halaman 75 – 81). De Soto pun pernah diberi kesempatan untuk presentasi pada
tangal 7 November 2006 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama
sekitar sepuluh menteri dan pejabat setingkat menteri, plus dua Juru Bicara
Kepresidenan. “Bahas Pengentasan Kemiskinan, SBY Diskusi Dengan Hernando
de Soto”, 7 November 2006. Situs resmi Presiden Republik Indonesia, Dr. H.
Susilo Bambang Yudhoyono. http://www.presidensby.info/index.php/fokus/
2006/11/07/1216.html
15 Fauzi dan Malone (2007) menulis bahwa apa yang dilakukan oleh de Soto
adalah “dalam rangka misi menciptakan kondisi agar perluasan pasar kapitalis diterima
dengan ramah, tanpa mempersoalkan bagaimana akumulasi kekayaan terjadi dengan
pelepasan aset utama kaum miskin yang berlangsung baik secara brutal maupun
secara halus, siapa yang telah dan dapat berpartisipasi dalam pasar kapitalis dan siapa
yang telah dan akan disingkirkan lagi, serta siapa yang diuntungkan dan siapa yang
dirugikan”.
16 Bachriadi (2007) menulis “(p)rogram redistribusi tanah ala SBY tidak lebih
merupakan suatu instrumen untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah
yang didahului dengan penciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanah melalui
17
sertifikasi . Redistribusi tanah dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang pada
dasarnya menjadi salah satu fondasi dari Program Manajemen/Administrasi Pertanahan
dalam kerangka menciptakan “pasar tanah yang bebas” (free land market) … sertifikasi

24