Page 41 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Agraria adalah alat sistematis yang justru menjerumuskan tanah
petani semakin cepat terjual dan jatuh kepada pemodal besar, sehing-
ga ketimpangan tanah pun semakin lebar. Itulah sebabnya tanah
pertanian sekarang ini semakin banyak dimiliki oleh kelompok non
petani yang tinggal di kota, sementara petani gurem telah menjadi
buruh tani.” 13
Para pejabat dan pegawai di BPN menilai antara agenda lega-
lisasi aset tanah dan reforma agraria bukan lah dua hal yang berten-
tangan dan perlu dipertentangkan. Petugas BPN di lapangan tidak
membeda-bedakan antara pendaftaran tanah melalui apa yang
dikenal dengan istilah “ajudikasi” (pendaftaran tanah yang dijalan-
kan melalui Land Management and Program Development Project seba-
gian yang dibiayai dari hutang Bank Dunia) maupun “redistribusi
tanah” (yang dijalankan melalui Proyek Pembaruan Agraria Nasional
yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN). Bahkan, pejabat penanggung-
jawab proyek lapangan dari kedua proyek itu bisa sama. Tentu saja
keduanya memiliki perbedaan sumber dan mekanisme anggaran,
prosedur dan sejumlah pelaksanaan teknis di lapangan. Namun
kedua-duanya umumnya dipahami sebagai berujung pada legalisasi
aset tanah dengan jalur dan prosedurnya sendiri-sendiri. Yang perta-
ma melalui “jalur ajudikasi”, yang lain melalui “jalur redistribusi”.

13 Lihat: “Keliru Jika SBY Dianggap Telah Melakukan Pembaruan Agraria”
Siaran Pers KPA 3 Juli 2009. Website resmi KPA. http://www.kpa.or.id/
index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=1. Last download 28
Juli 2009. Joyo Winoto bukan tidak menyadari kritik-kritik semacam ini bahwa
legalisasi aset sering mengarah ke lepasnya tanah tersebut dari genggaman
pemegangnya, karena tak mampu memanfaatkan secara optimal terutama bagi mereka
tidak memiliki modal dan ketrampilan. Karena itu, BPN memprogramkan apa yang
disebutnya sebagai GEMARA (Gerakan Masyarakat Reforma Agraria), suatu upaya
pemberdayaan kelompok-kelompok rakyat penerima tanah yang diredistribusikan
oleh BPN. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan tersendiri di kepemimpinan
KPA saat ini. Sebagian menanggapi secara sinis karena pengorganisasian dan
pemberdayaan rakyat adalah jalan yang panjang dan penuh pengorbanan dan komitmen
kerakyatan yang tinggi, dan hal inilah bukanlah sesuatu kualitas yang dimiliki birokrasi
BPN.

22