Page 37 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Usep Setiawan mengamati proses kebijakan di BPN, di Kemen-
terian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan itu. Ia melihat bahwa
badan-badan pemerintah tidaklah berada dalam satu kepentingan
yang sama dan terkordinasi. Mereka masih merupakan aktor-aktor
yang bertindak untuk kepentingan sektornya sendiri-sendiri, atau
mungkin melayani kepentingan pihak lainnya, dan juga memerankan
diri sebagai arena dimana berbagai kekuatan sosial saling memper-
tarungkan dan merundingkan kepentingannya masing-masing.

“Kolaborasi Kritis” dalam proses kebijakan reforma agraria
Dalam mengemban tanggungjawab sebagai pimpinan KPA,
Usep Setiawan mengarahkan KPA berperan sebagai apa yang dise-
butnya “kolaborator-kritis”, khususnya terhadap Badan Pertanahan
Nasional (BPN) —dalam makna mengawal konsep dan praktek kebi-
jakan reforma agraria yang digulirkan dengan tidak meninggalkan
10
daya kritis terhadapnya. Dalam suatu komunikasi jarak jauh
dengan penulis, ia menyatakan bahwa pilihan peran itu merupakan
konsekuensi dari tanggungjawabnya sebagai pimpinan KPA. Ia
mengemukakan bahwa konteks politik yang berbeda perlu disikapi
oleh pemosisian KPA yang berbeda, sehingga strategi dan jalan tem-
puhnya pun berbeda dengan sebelumnya. Dengan berperan sebagai
“kolaborator-kritis”, KPA di bawah kepemimpinannya diabdikan
“untuk memastikan Reforma Agraria kembali menjadi agenda utama
BPN, dan lebih dari itu KPA terlibat secara aktif dalam proses-proses
perumusan kebijakan pertanahan hingga implementasinya”. Ia me-
lanjutkan, “Kolaborasi demikian dijalankan dengan kesadaran
bahwa reforma agraria membutuhkan komitmen dari Negara—yang
direpresentasikan oleh pemerintah—dan dalam hal ini BPN telah
ditugaskan oleh Presiden RI melalui Perpres 10/2006, diantaranya
untuk menjalankan reforma agraria. Selain itu, karena besarnya

10 Dalam satu dua tulisannya kita bisa menemukan pula interaksi dengan
Departemen Pertanian dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

18