Page 35 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

kepentingan lembaga/sektornya sendiri-sendiri tanpa perduli
dengan kepentingan lembaga/sektor lainnya. Departemen Kehu-
tanan dan Departemen Pertanian menolak ikut serta dalam program
reforma agraria itu.
Walhasil, agenda pengalokasian kawasan hutan 8,15 juta hektar
(hutan produksi konversi) sebagai sumber tanah yang akan diredis-
tribusikan macet karena Departemen Kehutanan menolaknya. Depar-
temen Kehutanan tetap mempertahankan diri sebagai tuan tanah
negara terbesar, melalui penguasaan tanah negara berupa “Kawasan
Hutan”. Menurut BPN, dari keseluruhan Hutan Produksi Konversi
(HPK) yang berjumlah 22.140.199 ha, di dalamnya telah dikuasai
masyarakat lokal seluas 13.411.025 hektar, lebih dari 60 persen.
Dengan mengemukakan agenda pengakuan kedaulatan masyarakat
adat, KPA dan berbagai organisasi gerakan sosial pedesaan, seperti
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan ornop-ornop agra-
ria dan lingkungan hidup menantang klaim Departemen Kehutanan
ini. Mereka menolak wilayah masyarakat adat dimasukkan dalam
“Kawasan Hutan”, baik itu Hutan Produksi dan Produksi Terbatas,
Hutan Lindung, maupun Hutan Konservasi. 9
Di dalam Departemen Kehutanan sendiri, masalah akses rakyat
atas “Kawasan Hutan” negara merupakan masalah kebijakan terus-
menerus yang belum ada penyelesaiannya yang tuntas dan terpadu
sebagai akibat dari terus dipergunakannya konsep politik hukum
“Kawasan Hutan”, dimana hutan ditentukan bukan berdasarkan
fungsi ekologisnya, melainkan berdasarkan penetapan suatu wilayah
sebagai “kawasan hutan” oleh Menteri Kehutanan. Banyak masalah
konflik kehutanan bersumber pada konflik akibat dihilangkannya

9 Kita mengetahui dari studi Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay
(2005), Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Re-
form, tidak semua klaim itu telah absah secara hukum birokrasi. Menurut studi itu
klaim Departmen Kehutanan dalam menguasai kawasan hutan seluruh Indonesia seluas
120,353,104 hektar didasarkan pada penunjukan oleh Menteri Kehutanan, dan hingga
awal tahun 2005 hanya 12 juta hektar atau 10 persen saja yang telah memiliki Berita
Acara Tata Batas (BATB, Forest Delineation Process Document) (hal 11).

16