Page 36 - Kembali ke Agraria
P. 36
Prolog
hak kepemilikan rakyat sebagai akibat dari dimasukkannya tanah
milik rakyat dalam “kawasan hutan”. Berbagai ragam bentuk kebi-
jakan perhutanan sosial (Social Forestry), seperti Kawasan Dengan
Tujuan Istimewa, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM), dan yang terakhir adalah Hutan Adat,
adalah suatu pengaturan hak dan kewajiban pemanfaatan (use right
and obligation) suatu “kawasan hutan” tertentu pada periode waktu
tertentu saja. Kendali dan Hak milik atas kawasan itu tetap berada di
Departemen Kehutanan. Banyak juga ornop lingkungan skala lokal
maupun nasional bekerja dengan format-format kebijakan itu di ba-
wah bendera umum pengelolaan hutan berbasis masyarakat (commu-
nity based forest management). Hal ini berbeda dengan agenda land re-
form kehutanan yang didasari atas pengakuan adanya hak kepemi-
likan rakyat di dalam kawasan hutan, dan dikeluarkannya tanah (un-
tuk rakyat) dari “kawasan hutan” dan diredistribusi untuk masyara-
kat adat, petani, petani tidak bertanah dan pekerja pedesaan lainnya.
Di pihak lain, Departemen (sekarang Kementerian) Pertanian RI
merupakan suatu sektor tersendiri yang terpisah dengan agenda
Reforma Agraria ini. Kementerian Pertanian yang berkonsentrasi pa-
da peningkatan produksi pertanian pangan, khususnya padi, melalui
berbagai skema lama dan baru di antaranya yang popular sebagai
System of Rice Intensification (SRI). Alih-alih melakukan kordinasi
dengan BPN atau Departemen Kehutanan dalam agenda Reforma
Agraria, Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Pengelolaan Lahan dan
Air, memprogramkan pembuatan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bekerja ber-
sama Badan Legislasi DPR RI, yang diajukan antara lain untuk
mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Menurut Naskah Akademik RUU itu, selama periode 1979-1999, kon-
versi lahan sawah di Indonesia mencapai 1.627.514 Ha atau 81.376
ha/tahun. Khusus untuk konversi lahan sawah, 1.002.005 Ha (61,57
%) atau 50.100 Ha/tahun terjadi di Jawa, sedangkan di luar Jawa
mencapai sekitar 625.459 Ha (38,43 %) atau 31.273 Ha/tahun.
17
