Page 39 - Kembali ke Agraria
P. 39

Usep Setiawan

            nah, petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat dan
            kaum miskin kota—laki-laki maupun perempuan.”
                Sepanjang saya mengikuti apa yang Usep Setiawan jalankan
            dari waktu-ke-waktu, pemeranannya sebagai “kolaborator kritis” ini
            selain dijalankan sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai Sekjen
            KPA, juga karena tersedia kondisi-kondisi yang memungkinkannya,
            terutama ruang kebijakan yang terbuka. Semenjak tengah tahun 2005,
            ruang kebijakan itu terbuka dengan diangkatnya Joyo Winoto sebagai
            Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang melakukan perom-
            bakan organisasi dan personil besar-besaran, dan seiring dengan
            itu, mengangkat reforma agraria sebagai salah satu kerangka resmi
            kelembagaan BPN.
                Dalam akhir periode Badan Pertanahan Nasional (BPN) di ba-
            wah kepemimpinan Joyo Winoto, PhD, telah menunjukkan pilihan-
            nya memformat reforma agraria dalam konteks legalisasi aset tanah.
            Jumlah bidang tanah yang dilayaninya melalui berbagai jenis proyek
            meningkat sangat tajam. Masa sebelum kepemimpinannya di tahun
            2004, jumlah bidang tanah yang dilegalisasi hanyalah 269.902 bi-
            dang. Di tahun 2008 jumlahnya mencapai 2.172.507, lebih dari 800
            persen dibanding tahun 2004 itu. Bila ditambah dengan bidang yang
            dibiayai sendiri oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha
            maka jumlahnya mencapai 4.627.039 bidang. Sepanjang lima tahun
            belakangan, BPN telah melakukan penataan kelembagaan, peram-
            pingan prosedur, peningkatan alokasi APBN hingga 500%, dan mem-
            perbanyak bidang tanah yag disertifikatkan melalui berbagai skema
            yang secara administrasi diberi nama PRONA (Proyek Nasional
            Agraria), redistribusi tanah, dan P4T (Penguasaan, Pemilikan, Peng-
            gunaan dan.Pemanfaatan Tanah). Selain itu, BPN juga membuat tero-
            bosan baru yang diberi nama Larasita berupa perluasan daya jangkau
            pelayanan kantor pertanahan melalui kantor bergerak (mobile land
            service), dengan mobil, sepeda motor maupun perahu serta teknologi
            informatika dan komunikasi. Sudah 60 persen wilayah Indonesia
            telah dapat dijangkau oleh kantor bergerak ini.


            20
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44