Page 42 - Kembali ke Agraria
P. 42

Prolog

               Asal-usul status tanah dari keduanya berbeda. Untuk “jalur ajudi-
               kasi” asal usul status hukum tanah tersebut adalah tanah milik yang
               dibuktikan melalui bukti-bukti kepemilikan adat, warisan, jual-beli,
               hibah, atau transaksi lain atas tanah milik itu; sedangkan untuk jalur
               redistribusi asal-usul status hukum tanahnya adalah tanah negara
               yang telah ditegaskan sebagai objek redistribusi tanah oleh Kepala
               BPN. Muara keduanya sama-sama sertifikat tanah dengan kekuatan
               hukum yang sepenuhnya sama.
                   Sementara itu, bagi Idham Arsyad, gagasan untuk memperten-
               tangkan keduanya berangkat dari suatu yang diharuskan oleh posisi
               dan cara bagaimana kedua agenda itu dihasilkan. Agenda legalisasi
               aset tanah dipahaminya bersumber dari suatu agenda global untuk
               mempercepat dan memperluas pasar tanah. Selain dimotori oleh Bank
               Dunia, suatu argumen utama pentingnya kepastian hak tanah untuk
               pertumbuhan ekonomi, agenda formalisasi hak-hak atas tanah mela-
               lui layanan pendaftaran tanah oleh pemerintah memperoleh pembe-
               naran ideologis dari visi yang dipromosikan oleh Hernando de Soto,
               seorang ekonom yang berasal dari Peru. Reputasinya telah tersohor
               sebagai pemikir pembangunan yang mempromosikan resep seder-
               hana dan sangat menggoda, yakni integrasikan aset tanah rakyat
               miskin ke dalam sistem pasar melalui program legalisasi aset secara
               masif yang dijalankan oleh pemerintah. De Soto yakin, pada saat ini
               mayoritas aturan yang menjadi dasar kepemilikan dan transaksi aset-
               aset di Negara-negara non-Barat terjadi di luar sistem hukum formal.
               Untuk memoderisasikannya, negara-negara non-Barat, seperti Indo-
               nesia, musti mengkonversi dan mengubah semua aturan yang ekstra-
               legal itu ke dalam suatu sistem tunggal yang menjadi pegangan semua
               pihak. Pendek kata, semua kontrak-kontrak sosial di luar sistem for-
               mal, harus diintegrasikan dalam satu sistem hukum property yang
               mencakup semuanya. Hanya dengan cara inilah tanah-tanah rakyat
               adalah modal mati (dead capital) yang berada di luar sistem hukum
               (extra-legal), dapat dihidupkan melalui pendaftaran tanah dan masuk
               dalam sistem. Jadi yang de Soto lakukan adalah meredefinisikan dan


                                                                         23
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47