Page 40 - Kembali ke Agraria

Prolog

Berbagai perubahan itu berujung pada percepatan layanan
pemerintah sedemikian rupa sehingga diperkirakan hanya diperlu-
kan waktu delapan belas tahun saja untuk melegalisasi seluruh
bidang tanah di Indonesia, sementara itu tanpa kesemuanya diper-
lukan waktu seratus sepuluh tahun! Klaim-klaim keberhasilan yang
spektakuler itu adalah bagian utama dari iklan satu halaman “Perta-
nahan untuk Rakyat. Bukan Omong Kosong” dari Tim Sukses pa-
sangan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Koran
11
Media Indonesia tanggal 24 Juni 2009. Iklan itu hadir tepat ketika
12
188 organisasi anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mela-
kukan musyawarah nasional kelima di Puncak, kabupaten Bogor,
untuk pertanggungjawaban mandat yang diberikan pada Usep Setia-
wan dan kepemimpinan KPA lain tiga tahun sebelumnya. Munas ini
pula adalah arena untuk menetapkan sasaran dan program strategis
dan sekaligus untuk menetapkan kepemimpinan tiga tahun yang
akan datang. Dalam Munas ini, Usep Setiawan dipilih dan ditetapkan
menjadi Ketua Dewan Nasional KPA.
Klaim keberhasilan itu ditanggapi secara kritis oleh Sekretaris
Jenderal KPA yang baru terpilih. Dalam siaran persnya tanggal 3 Juli
2009, Sekjen KPA yang baru terpilih, Idham Arsyad menilai “adalah
keliru jika Pemerintahan SBY menganggap diri telah menjalankan
program pertanahan untuk rakyat, apalagi menjalankan Reforma Ag-
raria (Pembaruan Agraria)”. Selanjutnya ia menekankan, “(K)enyata-
annya, program ini telah menyeret petani yang bertanah kecil semakin
cepat kehilangan tanahnya, karena tanah tersebut semakin mudah
dijual atau diagunkan kepada perbankan. Dalam keadaan bertanah
sempit dan situasi makro ekonomi yang tidak berpihak kepada petani,
maka sertifikasi pertanahan … tanpa didahului oleh Pembaruan

11 Juga pada sajian Kepala BPN dalam acara Save Our Nation di MetroTV pada
Rabu, 15 Juli 2009, pukul 22.00 – 23.00 WIB dan disiarkan ulang pada Senin, 20 Juli
2009, pukul 16.00 – 17.00 WIB.
12 KPA membagi dua kategori anggota, masing-masing 103 organisasi rakyat,
dan 85 lembaga swadaya masyarakat.

21