Page 38 - Kembali ke Agraria
P. 38

Prolog

               kerinduan dan kebutuhan pada adanya badan pemerintah yang
               mengusung Reforma Agraria, sekaligus pelaksanaan kewajiban un-
               tuk ikut membentuknya.”
                   Meski demikian, perlu dipahami bahwa keseharian KPA diling-
               kungi oleh pengalaman berlimpah dari para korban perampasan
               tanah dan aktivis gerakan sosial pedesaan yang geram menyaksikan
               masih jauhnya jarak antara retorika Reforma Agraria yang dirumus-
               kan dan diimplementasikan BPN, dengan problem agraria yang mere-
               ka urus sehari-hari. Usep Setiawan berpendirian bahwa “konsep dan
               praktek PPAN selama ini belumlah ideal sebagaimana dibayangkan
               sebagai reforma agraria sejati. Dalam optik minimum, PPAN cukup
               diletakkan sebagai momentum untuk memperkuat prasyarat-prasya-
               rat bagi kemungkinan pelaksanaan reforma agraria yang sejati itu. …
               Konsepsi reforma agraria yang lebih tepat tentu saja mestilah merujuk
               pada semangat konstitusi (Pasal 33) dan pemihakan yang jelas kepada
               golongan ekonomi lemah (UUPA 1960) serta semangat zaman untuk
               menentang neo-imperialisme di lapangan agraria.”
                   Setelah aktif masuk ke relung-relung dan mengamati pembuatan
               kebijakan reforma agraria di BPN selama ini, ia berkesimpulan, “bahwa
               reforma agraria itu tidak sekedar butuh diakomodir sebagai agendanya
               Negara. Melainkan lebih dari itu, perlu dirumuskan dalam konsep yang
               tepat, kebijakan yang benar, dan dijalankan oleh lembaga yang kuat
               beserta jajaran birokrasi yang paham, berkomitmen serta mampu bekerja
               nyata dalam mempraktekan reforma agraria dari atas, dari teks ke dalam
               konteks sosialnya. Untuk ke depan, tampaknya dibutuhkan
               rekonseptualisasi reforma agraria yang dikembangkan oleh pemerintah,
               sekaligus reposisi kelembagaan pelaksana reforma agraria.”
                   Sehubungan dengan hal itu, ia mendorong pula perlunya konso-
               lidasi substansi dan gerakan di kalangan pendorong reforma agraria
               itu sendiri. “Konsolidasi di kalangan gerakan sosial yang pro-reforma
               agraria akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu selalu
               dalam pengawalan ketat dari pihak-pihak yang seharusnya menge-
               cap keuntungan dari dijalankannya reforma agraria, petani tak berta-


                                                                         19
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43