Page 33 - Kembali ke Agraria
P. 33

Usep Setiawan

            membuat keputusan, dan kemudian membuat kesepakatan dengan
            Komisi II DPR-RI pada Rapat Konsultasi akhir Januari 2007 untuk
            tidak mengubah UUPA. Pembaruan hukum akan dilakukan terhadap
            produk perundang-undangan di bawah UUPA.
                Pengangkatan Joyo Winoto dimungkinkan oleh keberhasilannya
            bersama para sarjana di Brighthen Institute untuk mempengaruhi
            (calon) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla mema-
            sukkan reforma agraria ke dalam buku visi-misi dan program yang
            dibuat dalam rangka pencalonan dan kampanye pemilu presiden
            dan wakil presiden di tahun 2004. Setelah diangkat menjadi Kepala
            BPN, Joyo Winoto melakukan overhaul organisasi, memimpin peru-
            bahan yang drastis terhadap visi-misi, organisasi dan personalia
            BPN-RI. Ia juga mengangkut agenda reforma agraria dari arena
            gerakan sosial, dan dari TAP MPR RI No. IX/2001, dan menjadikan-
            nya kerangka kebijakan BPN. Pada masa inilah Usep Setiawan mulai
            memasuki arena pembuatan kebijakan di dalam BPN, baik sebagai
            narasumber maupun menjadi bagian dari tim perumus kebijakan.
            Tak jarang Usep Setiawan memfasilitasi pertemuan-pertemuan
            langsung antara Kepala BPN dengan para aktivis organisasi non-
            pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi lokal. Pada konteks ini pula-
            lah, Joyo Winoto hadir memberikan pandangan sebagai pembicara
            kunci dalam Seminar Nasional Pra-Musyawarah Nasional IV,
            Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Medan, 12 September 2005.
            Munas IV KPA inilah yang kemudian memilih Usep Setiawan menjadi
            Sekretaris Jenderal KPA untuk periode 2006-2009. Di akhir pidatonya,
            Joyo Winoto secara eksplisit mengakui dan menempatkan KPA sebagai
            salah satu pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan
            reforma agraria, “terutama yang berkaitan langsung dengan pengu-
            atan hak-hak rakyat atas tanah serta penyelesaian perkara, masalah,
            sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara siste-
            matis”.
                Tanpa Joyo Winoto tidak mungkin Presiden RI, Susilo Bambang
            Yudhoyono, dapat memiliki kebijakan reforma agraria. Joyo Winoto


            14
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38