Page 30 - Kembali ke Agraria

Prolog

mengubah Undang-undang Dasar, dan menghasilkan ketetapan-
ketetapan MPR. Para pimpinan KPA memilih arena utama perubahan
kebijakan adalah pembentukan TAP MPR. Sebagai bagian dari tim
kerja di bawah kepemimpinan KPA, Usep Setiawan adalah ujung
tombak pengorganisasian berbagai aksi untuk kampanye publik, ter-
masuk bentuk-bentuk aksi teatrikal di gedung parlemen dengan mela-
kukan mogok makan dan berbagai rangkaian yang menyertainya di
tengah suasana sidang MPR tahun 1999 dan 2000. Itu semua dilaku-
kan mereka sebagai bagian dari upaya mendapatkan perhatian me-
dia massa, pemerintah, dan elite politisi mengenai agenda pembaruan
agraria, dan begitu pentingnya memasukkan pembaruan agraria seba-
gai salah satu yang perlu dibuatkan TAP MPR tersendiri.
Usep Setiawan meyakini situasi politik nasional sangat mem-
pengaruhi pilihan posisi kepemimpinan KPA, strategi yang ditetap-
kan dan jalan yang ditempuh untuk mempromosikan pembaruan
5
agraria/reforma agraria. Sikap politik rezim Orde Baru yang jelas
tegas anti-reforma agraria telah dihadapi KPA dengan strategi kon-
frontatif tanpa kompromi. Sewaktu Usep Setiawan memimpin KPA,
ia menilai pemerintah di masa reformasi–di bawah Presiden Abdurah-
man Wahid, Megawati dan SBY–cenderung lebih terbuka dan
memungkinkan gagasan dan agenda reforma agraria dirundingkan,
sehingga dipilihlah sikap yang lebih dialogis yang memungkinkan
dikembangkannya kolaborasi kritis KPA dengan apa yang dinilainya
“unsur progresif” di pemerintahan.
Perlu dipahami pada masa ini aktivisme agraria dan aktivisme
lingkungan terasa merupakan dunia yang terpisah satu sama lain,
dan dihubungkan oleh di antaranya adanya aktivis-aktivis yang
melintas batas keduanya. Pembaruan agraria merupakan tema dari
aktivis agraria. Organisasi gerakan agraria yang bergerak di tingkat

5 Tanpa prakarsa dari Gunawan Wiradi, tidak mungkin istilah reforma agraria
yang berasal dari bahasa spanyol ini menjadi popular di kalangan pegiat gerakan
sosial, yang pada gilirannya sampai juga ke para peneliti dan dosen perguruan tinggi,
dan para pejabat dan pegawai pemerintah. Lihat: Wiradi, Gunawan (2000).

11