Page 29 - Kembali ke Agraria
P. 29
Usep Setiawan
Topatimasang et al 2000). Pada masa itu ia juga memperluas wawasan
dan daya jangkau: lokal, nasional, internasional. Tahun 1997, ia ikut
dalam koalisi aktivis yang dibentuk untuk mempelajari dan meng-
kritik pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi Brunei-Indone-
sia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan
koalisi aktivis inilah yang memungkinkannya untuk pertama kalinya
ia menjelajah ke luar negeri, yakni ke Davao, Filipina.
Pada masa yang sama, dilakukan pula pembentukan asosiasi-
asosiasi organisasi gerakan agraria di tingkat lokal sampai nasional,
yang ditulangpunggungi oleh aktivis-aktivis agraria. Selain Konsor-
sium Pembaruan Agraria (KPA), pada masa itu kita menyaksikan
tampil ke panggung nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), dan lainnya. Para
aktivis ornop melakukan penempaan diri melalui kursus-kursus,
seminar, dan latihan kampanye dan advokasi kebijakan (lihat antara
lain, Topatimasang et al 2000). Sejak sebelum rejim otoritarian jatuh
di tahun 1998, Usep Setiawan adalah salah satu manajer latihan dan
kursus agraria yang handal di KPA, dan melalui keaktifannya sebagai
manager latihan dan kursus itu ia memiliki kontak dan jaringan yang
luas di kalangan aktivis dan ahli agraria baik yang lebih junior mau-
pun lebih senior. Lebih dari itu, dengan minat dan kapasitasnya un-
tuk mengikuti substansi pengetahuan dan debat-debat dalam acara-
acara itu, ia memiliki bekal penguasaan yang baik mengenai ruang
lingkup dan kedalaman tematik mulai dari konsep-konsep yang
abstrak, makro, dan global hingga yang kongkrit, mikro dan lokal.
Dengan terbukanya ruang-ruang demokrasi yang baru, para akti-
vis menggencarkan praktek pengorganisasian dan mobilisasi massa,
kampanye publik, perumusan usulan-usulan atau draft-draft tan-
dingan mengenai kebijakan tententu, hingga proses-proses perun-
dingan, litigasi dan hingga ikut aktif dalam perumusan kebijakan
badan-badan baru. Salah satu kesempatan politik yang terbuka dalam
rangka merunding agenda reformasi adalah dilakukannya sidang
umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap tahun untuk
10
