Page 31 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

nasional bekerjasama dengan Komnas HAM menyelenggarakan
Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani 17-20 April 2001 di Cibubur, tak
jauh dari kota Jakarta. Selain mendeklarasikan rumusan hak asasi
petani, diserukan juga kepada panitia ad-hoc MPR untuk membentuk
TAP MPR tentang Pembaruan Agraria dengan mengacu pada
Undang-undang Pokok Agraria 1960. Sementara itu, sebelumnya,
para aktivis lingkungan memprakarsai Konferensi Nasional Pengelo-
laan Sumber Daya Alam yang salah satunya merekomendasikan
perlunya Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Jakarta,
23-25 Mei 2000).
Kedua bidang aktivisme ini bertemu untuk menyatukan langkah
menghadapi kesempatan politik yang terbuka berupa sidang tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di mulai tahun 1999
hingga 2001. Para promotor reforma agraria dan aktivis gerakan ling-
kungan untuk pertama kalinya mampu memasukkan agenda pemba-
ruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam proses pem-
buatan dokumen negara, yang kemudian menjadi TAP MPR RI No.
IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sum-
ber Daya Alam.
Meskipun dokumen ini dinilai berbeda-beda oleh kalangan
ornop (Fauzi 2001, Bey, 2002; 2003; Bachriadi, 2002; Wiradi, 2002;
serta Ya’kub, 2004), namun dokumen negara itu merupakan tonggak
bersejarah, yang membentuk rute selanjutnya agenda reforma agraria,
baik yang diusung oleh badan-badan negara, maupun organisasi-
organisasi gerakan agraria (Fauzi, 2002; Soemardjono, 2002, 2006;
Winoto, 2007). Usep Setiawan merupakan salah satu aktivis agraria
yang turut terlibat dalam usaha merapatkan dua arus gerakan ini
dan bekerja menindaklanjuti kerjasama dari kedua dunia aktivisme
ini, dan menjadi salah satu kordinator Kelompok Kerja Ornop untuk
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pokja
Ornop PA-PSDA).
Salah satu badan negara yang selanjutnya mengimplemen-

12