Page 157 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

cukup besar para mantan petani, sedangkan di Indonesia, industri
manufaktur tidak pernah pulih dari dampak krisis ekonomi Asia
tahun 1997 dan tidak pernah lepas dari bayang–bayang panjang
persaingan dengan China. Indonesia digambarkan sebagai “a
quintessential labor surplus nation”. Pada tahun 2006, diperkirana
11 persen tenaga kerja Indonesia adalah pengangguran dan
yang underemployment mencapai hingga 20 % yaitu sekitar 45
juta tenga kerja. Perbedaan di Indonesia juga ditandai dengan
terkonsentrasinya industri di Jawa. Di sisi lain, keterserapan tenaga
kerja dari daerah Papua atau Kalimantan di pulau Jawa sangatlah
kecil. Hal ini dikarenakan persaiangan yang ketat dan ekslusif
disertai dengan hambatan etnis, lokalitas dan kekerabatan pasar
tenaga kerja tetap. Singkatnya, tidak ada kesamaan penduduk dan
kesamaan pekerjaan.

5. Dalih Pembangunan Bagi Rakyat

Tidak dipungkiri oleh masyarakat bahwa dengan masuknya
perusahaan tambang di pulau Sebuku telah memberikan
pembangunan serta peningkatan pendidikan. Sebelum perusahaan
tambang masuk, masyarakat Desa Rampa dan Desa Kanibungan
Pulau Sebuku belum memiliki sarana infrastruktur yang memadai
dan tidak ada listrik. Saat ini mereka telah mendapat penerangan
listrik meski hanya menyala dalam 12 jam sehari bahkan ada yang
hanya 5 jam. Jalan penghubung antar desa pun sudah cukup
bagus, ada pembangunan desa dan infrastrutur pendidikan
maupun kesehatan. Hal tersebut bisa ada lantaran ada perusahaan
tambang, walaupun semua infrastruktur tersebut dibangun dalam
rangka mendukung kegiatan operasional mereka, sebagian kecil
memang masuk dalam kerangka Community Development PT BCS.

— 138 —