Page 162 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Krisis Keberlanjutan Sumber Penghidupan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis di Pulau Kecil

dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan
luas, serta bernilai strategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); ayat 3) ketentuan
tentang cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Oleh karena itu, sebenarnya terdapat peluang mengubah
status kawasan hutan yang dapat berdampak menambah panjang
deretan kasus pemiskinan dan perusakan ekologi di Indonesia.
Pada kasus pulau Sebuku kami belum bisa mendapatkan data
apakah ada bentuk perubahan status hutan. Tapi apapun alasannya,
seharusnya tidak ada kebijakan yang memperbolehkan tambang
di pulau kecil. Dengan semua batasan yang dimiliki oleh pulau
kecil, pada suatu saat pulau kecil akan kolaps dan pada akhirnya
masyarakatlah yang menjadi korban.
Jenis dan aksesibilitas sumberdaya alam sangat memengaruhi
peran yang mereka miliki dalam kehidupan masyarakat lokal,
termasuk kerentanannya terhadap kontrol orang luar. Pengelolaan
sumberdaya di Kalimantan Selatan secara umum dikendalikan oleh
rezim pertambangan, karena Kalimantan terkenal sejak dahulu
akan sumber tambangnya.
Kenyataan mengenai persoalan agraria yang terjadi di Pulau
Sebuku menunjukkan bahwa pemerintah belum membedakan
kebijakan pengelolaan sumberdaya antara pulau besar dan
pulau kecil, dan mengesampingkan dampak yang akan terjadi
di kemudian hari. Peran Badan Pertanahan yang masih sangat
minim menambah deretan panjang “ketidakberdayaan” masyarakat
menghadapi bentuk-bentuk pengambilan lahan di pulau Sebuku.
Oleh karenanya dalam rangka menguatkan posisi masyarakat dalam
melindungi sumber agraria yang menjadi sumber penghidupannya,

— 143 —